AS Menyerukan Iran Dikeluarkan dari Komisi Hak Perempuan PBB

NEW YORK - Amerika Serikat (AS)pada Rabu (2/11) menyerukan agar Iran dikeluarkan dari Komisi Status PerempuanPerserikatan Bangsa-Bangsa(Commission on the Status of Women/CSW), badan antar pemerintah utama yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

"Pekerjaan ini sangat penting. Itu membuat perbedaan nyata," kata Duta Besar AS, Linda Thomas-Greenfield tentang CSW.

"Dan itu layak mendapat dukungan penuh kami, terutama ketika hak-hak begitu banyak perempuan dan anak perempuan diserang. Tetapi komisi tidak dapat melakukan tugasnya ketika sedang dirusak dari dalam," tuturnya.

Dikutip dari Voice of America, ia mengatakan keanggotaan Iran adalah "noda jelek" pada kredibilitas badan tersebut. "Dalam pandangan kami, itu tidak bisa dipertahankam," katanya.

Pengumuman AS pertama kali dibuat dalam sebuah pernyataan dari kantor Wakil Presiden, Kamala Harris, Rabu pagi.

Thomas-Greenfield berbicara pada pertemuan informal anggota Dewan Keamanan, yang dikenal sebagai pertemuan Arria, yang berfokus pada protes massal yang dimulai di Iran pada 16 September, setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun, dalam tahanan polisi. Wanita Kurdi itu ditangkap diTeheran oleh apa yang disebut polisi moral karena mengenakan jilbabnya "secara tidak benar".

Polisi mengatakan, dia mengalami serangan jantung dalam tahanan, tetapi keluarganya membantahnya.Permintaan keluarga untuk komite dokter independen untuk menyelidiki kematiannya ditolak oleh pihak berwenang Iran.

"Jelas bahwa apa yang disebut investigasi atas kematian Mahsa Amini telah gagal memenuhi persyaratan minimum ketidakberpihakan, independensi dan transparansi," kata pelapor khusus PBB untuk Iran,Javaid Rehman,pada pertemuan itu dalam sebuah video briefing.

Dia menyerukan penyelidikan internasional yang independen atas kematiannya, sebuah seruan yang didukung oleh beberapa anggota dewan.

Duta Besar Iran mengirim surat pada Senin kepada semua anggota PBB mendesak mereka untuk tidak berpartisipasi dalam pertemuan Rabu, mengatakan itu melanggar Piagam PBB dengan mencampuri urusan dalam negeri Teheran.

Menjelang pertemuan dia mengatakan kepada wartawan bahwa penegak hukum Iran dapat "mengelola" kerusuhan apa pun, tetapi "tidak akan melakukannya dengan biaya berapa pun".

"Pentingnya kehidupan dan martabat manusia adalah yang pada akhirnya memandu keputusan kami," kata Amir Saeid Iravani tanpa bertanya.

"Oleh karena itu, pengekangan yang ditunjukkan oleh penegak hukum Iran tidak boleh (dilihat sebagai) tanda kelemahan," ujarnya.

Rezim Iran telah banyak dikritik karena penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap pengunjuk rasa damai. Pelapor khusus mengatakan, sedikitnya 277 orang, termasuk 40 anak-anak, telah dibunuh oleh pasukan keamanan dalam demonstrasi tersebut. Ribuan lainnya telah ditangkap.

"Jangan salah, Republik Islam (Iran) adalah sistem totaliter yang menggunakan pengakuan paksa dan penyiksaan untuk meredam semua perbedaan pendapat," kata aktor dan aktivis Nazanin Boniadi, kepada anggota dewan.

Dia mengatakan masa depan negara "hanya dapat ditulis oleh rakyatnya sendiri di jalan-jalannya sendiri" dan mendesak dukungan internasional.

"Masyarakat internasional harus menginginkan apa yang diinginkan oleh para demonstran pemberani di Iran. Sudah waktunya bagi kita untuk berhenti bersekongkol dengan Republik Islam dan mendukung rakyat Iran yang mencintai kebebasan,"kata Boniadi.

"Polisi moral Iran ingin memberi contoh. Mereka menyalakan api," kata Duta Besar Albania, Ferit Hoxha tentang penangkapan Amini.

Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian dan pengacara hak asasi manusia Iran, Shireen Ebadi mengatakan, rakyat tidak akan lagi menerima apa pun selain pemerintahan yang demokratis dan sekuler.

"Banyak anak muda di Iran dibunuh demi kebebasan dan demokrasi," katanya melalui video.

"Jangan biarkan Republik Islam memaksakan lebih banyak kesedihan pada kehidupan orang-orang. Kami akan berterima kasih atas posisi Anda di sisi kanan sejarah," tuturnya.

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB adalah badan yang memilih anggota Komisi Status Perempuan. Thomas-Greenfield mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan itu bahwa dia akan bekerja dengan negara-negara lain dalam beberapa hari dan minggu mendatang tentang bagaimana melanjutkan upaya pemecatan Iran.