AS "Blacklist" Kementerian Pertahanan Junta
“Blacklist” Kemenhan I Personel militer Myanmar berbaris saat digelar parade militer di Naypyidaw pada Januari lalu. Pada Rabu (21/6), Kementerian Keuangan AS telah memasukkan Kementerian Pertahanan Myanmar dalam daftar hitam sanksi.
"Kedua bank tersebut diduga telah memfasilitasi penggunaan mata uang asing rezim untuk membeli senjata," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri AS, seraya mengecam kedua bank itu karena telah menyediakan mata uang keras untuk sektor pertahanan Russia.
"Bank-bank ini juga memungkinkan perusahaan milik negara yang menghasilkan pendapatan Burma untuk dengan mudah mengakses pasar internasional menggunakan rekening luar negeri bank, menyediakan sumber daya keuangan yang signifikan bagi rezim untuk dieksploitasi untuk tujuan militer," imbuh pernyataan itu.
Pada saat bersama kantor beritaRadio Free Asia(RFA) melaporkan bahwa korban warga sipil Myanmar yang tewas telah meningkat di tengah terjadinya pembantaian oleh tentara dan bentrokan berdarah.
"Dalam sebulan hingga 15 Juni, 123 warga sipil dibunuh oleh militer di daerah konflik yang paling sengit diperebutkan di wilayah utara Sagaing, Magway tengah dan negara bagian timur Shan dan Kayah," laporRFA.
Selama periode empat pekan, pasukan junta telah membunuh 43 warga sipil di Sagaing, tujuh di Magway, 37 di Negara Bagian Shan dan Kayah, dan 28 di daerah yang dikuasai oleh kelompok pemberontak etnis Karen National Union, termasuk daerah Bago dan Tanintharyi serta Negara Bagian Kayin dan Mon, serta delapan orang lainnya tewas di wilayah Mandalay dan Negara Bagian Kachin dan Chin.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Ilham Sudrajat
Komentar
()Muat lainnya