AS Bahayakan Proses Denuklirisasi

Menlu Korut, Ri Yong-ho, mengecam sikap tak sabar AS dan menyebut hal itu bisa membahayakan proses denuklirisasi di Semenanjung Korea. Penyataan ini disampaikan setelah AS terus mengembar-gemborkan perlunya dipertahankan sanksi terhadap Korut.

SINGAPURA - Pemerintah Korea Utara (Korut) mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) telah membahayakan proses denuklirisasi dan memperlihatkan sikap yang tak sabar terkait perlucutan senjata nuklir. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Korut, Ri Yong-ho, usai menghadiri forum regional Asean di Singapura, pada Sabtu (4/8).

"Pyongyang tidak mau mengambil tindakan secara sepihak jika AS tidak akan menghapus kekhawatirannya," kata Menlu Ri. "Korut tetap setia pada komitmen dan sikap untuk mengimplemetasikan kesepakatan Juni antara Presiden AS, Donald Trump, dan pemimpin Korut, Kim Jong-un," imbuh dia.

Pernyataan Menlu Ri ini dicetuskan untuk menanggapi seruan Menlu AS, Mike Pompeo, yang menegaskan masih perlunya tekanan sanksi politik dan ekonomi secara sepenuhnya terhadap Pyongyang. Menlu Korut menegaskan bahwa pernyataan Menlu Pompeo sebagai membahayakan proses sikap saling mempercayai dan ancaman sanksi AS akan melenceng dari harapan Presiden AS.

Saat pertemuan tingkat tinggi antara Trump dan Kim di Singapura pada 12 Juni lalu, telah ditandatangani komitmen untuk denuklirisasi di Semenanjung Korea. Namun komitmen itu masih rancu karena AS menuntut perlucutan senjata nuklir di Korut harus dilakukan sepenuhnya, bisa diverifikasi dan tak dapat dipulihkan.

"Sejak ditandatangani komitmen itu, Pyongyang telah memperlihatkan itikad baik dengan menghentikan uji coba senjata nuklir dan misil, serta melucuti lokasi uji coba nuklir bawah tanahnya," kata Menlu Ri. "Namun yang dilakukan AS saat ini justru menggembar-gemborkan perlunya dipertahankan sanksi terhadap Korut," tambah Menlu Korut itu.

Laporan PBB

Pada bagian lain tersiar kabar bahwa Korut masih terus mengembangkan program nuklirnya. Informasi ini disampaikan lewat laporan rahasia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sabtu.

"Korut melanjutkan pengembangan program nuklir dan telah melanggar sanksi internasional dengan secara diam-diam mengekspor persenjataan dan minyak sepanjang 2018," demikian bunyi laporan rahasia PBB yang dibocorkan pada media.

Dalam laporan rahasia itu diungkapkan bahwa sejumlah kapal niaga Korut telah mematikan sistem pelacakan kapal niaga sehingga bisa mengirimkan minyak dan batu bara yang diperjualbelikan antarkapal di lepas pantai. "Aktivitas ilegal ini terus meningkat cakupan dan skalanya, dan semakin canggih," demikian seperti tertulis dalam laporan itu.

Laporan rahasia PBB itu juga menyebut bahwa Korut telah melakukan "kerja sama" dengan pemerintah berkuasa di Suriah dan pemberontak Houthi di Yaman, dengan menjual persenjataan ringan pada dua pihak itu dengan perantaraan pihak ke-3 yaitu Libia dan Sudan.

Pelanggaran sanksi oleh Korut juga sempat disinggung Menlu Pompeo dengan mengatakan bahwa Russia telah melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Korut untuk mengijinkan tenaga kerja Korut bekerja di Russia.

"Kami meminta agar Russia dan semua negara lainnya mentaati resolusi Dewan Keamanan PBB dan melakukan sanksi terhadap Korut," kata Menlu AS. "Setiap pelanggaran akan menodai tujuan bersama dunia yaitu denuklirisasi Korut sepenuhnya, dan hal itu yang kami anggap hal paling serius," pungkas Menlu Pompeo.

AFP/AlJazeera/I-1