Arah Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Selaras

» Sukses tidaknya konsolidasi itu akan tampak pada indikatorindikator ekonomi akhir tahun.

» Kemandirian kepala daerah sangat penting agar kebijakan tetap sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto segera memanggil seluruh jajaran kepala daerah ke Jakarta. Kesempatan itu akan dimanfaatkan Presiden menyampaikan arah pembangunan dan kebijakan strategis pemerintahan lima tahun ke depan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangannya melalui siaran video berdurasi 4,5 menit di Jakarta, Senin (4/11), mengatakan langkah koordinasi itu atas permintaan banyak kepala daerah yang ingin mendengarkan arahan langsung dari Presiden mengenai kebijakan pemerintahan ke depan.

Pertemuan akan dihelat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam bentuk rapat koordinasi pusat dan daerah. Biasanya, rapat tersebut diselenggarakan setiap awal tahun, namun khusus kali ini akan diselenggarakan di awal tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rizal Edi Halim, menegaskan pemanggilan Presiden Prabowo itu sebagai langkah positif, karena salah satu yang bisa menghambat pembangunan ialah tidak selarasnya program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Ketika pembangunan daerah bergerak, sebaiknya itu selaras dengan Asta Cita yang sudah diusung oleh Presiden Prabowo,” kata Rizal Edi.

Program Asta Cita Presiden Prabowo, kata Rizal, perlu diselaraskan hingga ke tingkat daerah. Apalagi jika melihat dinamika politik daerah, sangat penting menyelaraskan program dan regulasi hingga ke tingkat daerah.

Diminta terpisah, peneliti ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan yang perlu diperhatikan Presiden Prabowo adalah sebagian pemimpin daerah saat ini statusnya sebagai pelaksana tugas. Setelah pemilihan kepala daerah (pilkada), nanti petanya berubah.

“Strategi dan kebijakan pemerintah daerah bisa dinamis mengingat sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Pemimpin daerah terpilih ke depan mungkin memiliki program yang cukup berbeda dengan pemerintah pusat, sesuai dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing daerah,” kata Nailul.

Namun yang penting adalah garis besar pembangunan nasional bisa selaras, meskipun daerah memiliki kewenangan dalam pembangunan daerah. “Jika ada strategi prioritas dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah bisa menyelaraskan,” katanya.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, mengatakan bahwa konsolidasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah jelang akhir tahun sangat penting bagi Presiden Prabowo untuk mengoptimalkan sisa waktu sehingga indikator-indikator ekonomi di akhir tahun bisa membaik.

Selama ini, menurut Maruf, salah satu masalah dari otonomi daerah adalah pemda bisa memiliki jalan sendiri yang tidak berkaitan dengan arah yang ditentukan Presiden bagi kebijakan nasional.

“Dampaknya memang di akhir tahun ini, apalagi ini tahun politik, indikator-indikator ekonomi bisa memburuk. Konsolidasi yang dilakukan Presiden dengan pemda ini memang penting asalkan benar-benar nanti bisa dijalankan di daerah, arahan pusat bisa selaras dengan daerah,” papar Maruf.

Sukses tidaknya konsolidasi itu akan tampak pada indikator-indikator ekonomi akhir tahun dan juga respons pasar.

“Ini pasar keuangan responsnya kan masih datar, apakah nanti akan berangsur membaik, kita akan lihat,” tandas Maruf.

Samakan Visi

Ketua Pergerakan Advokat, Heroe Waskito, pada kesempatan lain mengatakan dalam dua pekan pemerintahan Presiden Prabowo, dinilai telah berusaha menunjukkan bahwa ia ingin menjadi advokat bagi rakyat kecil seperti terlihat dalam pidato-pidatonya dan juga langkah-langkah terkait korupsi.

Rencana memanggil seluruh kepala daerah, semestinya menjadi forum untuk menyamakan visi advokat bagi rakyat kecil. “Pak Prabowo ini tampak serius memikirkan rakyat. Pidato-pidatonya, makan siang bergizi gratis, subsidi tepat sasaran, dan seterusnya. Maka, memanggil seluruh kepala daerah di awal masa pemerintahan menunjukkan bahwa Presiden Prabowo memahami pentingnya keselarasan visi antara pusat dan daerah,” kata Heroe.

Langkah itu juga berpotensi mempercepat realisasi program-program yang berpihak kepada rakyat kecil. “Jika kepala daerah memahami arah kebijakan Presiden, mereka akan bisa merancang program yang lebih efektif untuk masyarakat di daerah masing-masing, khususnya yang rentan atau kurang mampu,” tambah Heroe.

Heroe juga mencatat pentingnya arahan Presiden Prabowo dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Ia menyatakan bahwa meskipun arahan kebijakan dari Presiden penting, daerah tetap harus mampu menjaga kemandiriannya dalam menjalankan kebijakan lokal.

“Kemandirian kepala daerah sangat penting agar kebijakan tetap sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, tetapi tentu perlu ada panduan dari pusat agar terjadi keselarasan dan pemerataan pembangunan,” pingkas Heroe.