Arab Saudi Perpanjang Tenggat Waktu

Empat negara Timur Tengah akhirnya memberikan perpanjangan waktu selama 48 jam bagi Qatar untuk menuruti tuntutan-tuntutan mereka. Walau ada perpanjangan waktu, hingga saat ini masih belum jelas apa respons dari Qatar.

RIYADH - Pemerintah Arab Saudi dan tiga negara sekutunya yang memboikot Qatar, pada Senin (3/7) sepakat untuk mengabulkan permintaan pemerintah Kuwait yakni memperpanjang tenggat waktu terhadap Doha selama 48 jam untuk memenuhi 13 tuntutan mereka.

Kantor berita Arab Saudi, SPA, mewartakan pemerintah Kuwait telah menerima sebuah respons dari pemerintah Qatar terkait 13 tuntutan tersebut. Akan tetapi, pemerintah Kuwait belum memberikan pernyataan apakah Doha telah menolak ultimatum tersebut seperti diperkirakan banyak pihak.

Beberapa tuntutan Arab Saudi dan sekutu-sekutunya diantaranya adalah menutup jaringan media berita Al-Jazeera dan menutup sebuah pangkalan militer Turki yang ada di Qatar, serta menuntut pemerintah Qatar agar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.

Emir Kuwait, Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, kepada kantor berita KUNA mengatakan, pihaknya hanya meminta kepada Riyadh dan tiga negara sekutunya agar memperpanjang tenggat waktu selama 2 hari. Kuwait adalah negara yang memediasi dalam krisis diplomatik.

Pemerintah Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Mesir, dan 3 negara lainnya, telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan menjatuhkan sanksi kepada negara itu pada 5 Juni lalu. Doha dituding telah mendorong terorisme. Tuduhan itu ditolak mentah-mentah oleh pemerintahan di Qatar karena disampaikan tanpa kejelasan dasar alasan.

Sebelumnya empat negara yang dipimpin Arab Saudi memberikan waktu kepada pemerintah Qatar selama 10 hari untuk memenuhi 13 tuntutan mereka dan menukarnya dengan berakhirnya gerakan anti-Qatar. Hingga sejauh ini belum ada informasi resmi dari pemerintah Qatar apakah mereka akan memenuhi tuntutan 4 negara tersebut atau menolaknya.

Pemerintah Arab Saudi dan sekutu-sekutunya berkeras tuntutan-tuntutan mereka tidak bisa dinegosiasikan. Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan rencananya, 4 Menteri Luar Negeri Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir akan melakukan pertemuan pada Rabu (5/7) di Ibu Kota Kairo, Mesir, guna mendiskusikan langkah berikutnya yang akan diambil.

Duta Besar UEA untuk Russia, Omar Ghobash, menyatakan pemerintah Qatar bisa menghadapi sanksi-sanksi baru jika tidak memenuhi tuntutan yang diajukan Arab Saudi dan sekutu-sekutunya.

Sebelumnya pada Sabtu (1/7) pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Qatar, menyatakan telah menawarkan sebuah ajakan dialog untuk menyelesaikan krisis diplomatik ini. Tuntutan-tuntutan yang diajukan tersebut, bagi pemerintah Qatar telah melanggar kedaulatan, menutup kebebasan berbicara, dan akan menjatuhkan perekonomian negaranya.

"Kami percaya, dunia tidak diatur oleh ultimatum. Kami pun percaya bahwa dunia diatur oleh hukum internasional, diatur oleh sebuah perintah yang tidak mengizinkan negara-negara besar untuk menindas negara-negara kecil," kata Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Ahmed Abdul Rahman Al-Thani.

Imbauan Trump

Pada bagian lain, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah melakukan pembicaraan terpisah dengan pucuk pimpinan pemerintah Qatar, Arab Saudi, dan Abu Dhabi untuk mendiskusikan kekhawatirkan terkait sengketa diplomatik yang sedang berlangsung saat ini di kawasan Teluk.

Kantor berita Qatar, QNA, mewartakan Trump menghubungi Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, lewat sambungan telepon. Dalam pembicaraan itu, keduanya membahas perkembangan terbaru dalam krisis diplomatik di Teluk dan dampaknya terhadap kawasan. Sikap Trump untuk menghubungi Sheikh Tamim juga memperlihatkan posisi AS dalam sengketa diplomatik ini.

Sementara itu, Gedung Putih menyatakan Trump menyerukan kembali kepada para pemimpin di negara-negara Arab agar berhenti mendanai teroris dan mendiskreditkan ideologi ekstremis. Dia juga menggaris bawahi bahwa persatuan di kawasan penting dalam mewujudkan tujuan Riyadh untuk mengalahkan terorisme dan mempromosikan stabilitas kawasan.uci/al-Jazeera/Rtr/I-1