APBN Harus Mampu Mitigasi Risiko Ekonomi

Program prioritas berikutnya adalah pembangunan di bidang hukum dan pertahanan keamanan yang dianggarkan sebesar 331,9 triliun rupiah serta ketahanan pangan dengan anggaran senilai 114,3 triliun rupiah.

Pembangunan Daerah

Lebih lanjut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan pembangunan di daerah sangat tergantung juga dari peranan APBN melalui transfer dari APBN. Hal itu untuk mendukung kinerja dan kerja pemerintah daerah dan juga perekonomian daerah.

Anggaran transfer ke daerah (TKD) terdiri atas dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil, dana desa, dan transfer keuangan lainnya yang terus meningkat nilai nominalnya.

Realisasi penyaluran TKD pada 2020 ialah sebesar 762,5 triliun rupiah. Kemudian, naik menjadi 785,7 triliun rupiah pada 2021, lalu menjadi 816,2 triliun rupiah pada 2022, dan 881,3 triliun rupiah pada 2023. Sementara alokasi anggaran pada 2024 dipatok sebesar 857,6 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....