APBN Harus Fokus Capai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA - Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, bahwa pemerintah mendorong fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mencapai komitmen jangka menengah dan panjang yang berkelanjutan patut didukung. Namun, dengan kondisi APBN yang terbebani oleh utang, maka ruang untuk membiayai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi lebih sempit.

Pakar Ekonomi dari Universitas Katolik (Unika) Atmajaya Jakarta, Yohanes B. Suhartoko, yang diminta pendapatnya di Jakarta, Selasa (23/11), mengatakan tujuan pembangunan berkelanjutan secara ringkas adalah pengurangan angka kemiskinan, mempersempit gap kesenjangan dalam berbagai hal, seperti pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, harus memperhatikan perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.

"Fokus APBN jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan merupakan suatu kondisi ideal yang ingin dicapai masyarakat yang sejahtera dan lingkungan hidup yang mendukung," kata Suhartoko.

Namun demikian, sering kali APBN dihadapkan pada pilihan penyelesaian persoalan jangka pendek dengan jangka menengah serta jangka panjang di tengah terbatasnya penerimaan pemerintah serta meningkatnya cicilan dan pokok utang.

Pada kondisi pemulihan ekonomi seperti saat ini, menjadi pekerjaan yang sulit untuk dilakukan apalagi memprioritaskan agenda SDGs yang berjangka panjang. "Namun demikian, sebagai bagian dari warga dunia harus tetap dilakukan," katanya.

Kualitas SDM

Menkeu saat berbicara pada Indonesia's SDGs Annual Conference 2021 di Jakarta, Selasa (23/11), mengatakan fokus APBN bukan hanya bersifat jangka pendek. Indonesia memiliki komitmen jangka menengah panjang seperti yang selama ini dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

Menurut dia, program SDGs juga sesuai dengan harapan dan cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang masuk dalam lima besar dunia pada 2045 mendatang atau yang dikenal dengan Indonesia Emas.

SDGs, paparnya, mencakup indikator pembangunan yang bertujuan untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM), institusi dengan akuntabilitas yang baik serta menciptakan kemakmuran yang adil, merata, dan inklusif.

Untuk mencapai indikator SDGs maka peranan pendanaan menjadi sangat penting, baik yang berasal dari APBN maupun kombinasi antara APBN dengan private sector secara stand alone, filantropis, dan masyarakat secara bersama atau sendiri-sendiri.

Untuk mencapai program SDGs, pemerintah melakukan gender based tagging dalam APBN agar dapat mendukung target-target terkait gender equality. Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan climate change tagging dalam rangka mengidentifikasi instrumen APBN yang akuntabel untuk membiayai program-program terkait perubahan iklim.

Pemerintah juga turut melakukan berbagai inovasi dalam rangka mengembangkan instrumen-instrumen untuk mendanai program SDGs seperti dengan menerbitkan green sukuk atau SDG bond yang diasosiasikan untuk climate change.