APBN 2022 Defisit 2,38 Persen dari PDB

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 defisit sebesar 2,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih rendah dari target dalam revisi APBN yang sebesar 4,50 persen dari PDB.

"Defisit APBN 2022 tercatat sebesar 464,3 triliun rupiah atau turun 40,1 persen dibandingkan defisit tahun lalu yang sebesar 775,1 triliun rupiah. Ini menunjukkan konsolidasi fiskal yang luar biasa. Kalau dibandingkan terhadap PDB, hanya 2,38 persen dari PDB," kata Menkeu dalam konferensi pers yang dipantau di Jakarta, Selasa (3/1).

Realisasi pendapatan negara sementara mencapai 2.626,4 triliun rupiah atau mencapai 115,9 persen dari target dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 tentang Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Revisi APBN 2022 yang sebesar 2.266,2 triliun rupiah, dan tumbuh 30,6 persen dari tahun 2021.

Seperti dikutip dari Antara, pendapatan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai 2.034,5 triliun rupiah atau 114,0 persen dari target 1.784,0 triliun rupiah dan tumbuh 31,4 persen dari penerimaan perpajakan 2021 yang sebesar 1.278,6 triliun rupiah.

Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 588,3 triliun rupiah atau 122,2 persen dari target sebesar 481,6 triliun rupiah. PNBP dalam APBN 2022 juga tercatat tumbuh 28,3 persen dari tahun lalu sebesar 458,5 triliun rupiah.

Pendapatan Tumbuh

Menkeu mengatakan pendapatan negara yang juga tumbuh karena kenaikan harga komoditas, termasuk komoditas ekspor unggulan Indonesia, digunakan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian.

Belanja negara pada 2022 tercatat mencapai 3.090,8 triliun rupiah atau mencapai 99,5 persen dari target dalam Perpres 98 Nomor 2022 yang sebesar 3.106,4 triliun rupiah.

Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar 1.079,3 triliun rupiah atau mencapai 114,1 persen dari target 945,8 triliun rupiah dan belanja non-K/L mencapai 1.195,2 triliun rupiah atau 88,2 persen dari target.

"Belanja non-K/L termasuk subsidi energi dan kompensasi yang sangat besar, yang sudah kami jelaskan saat kenaikan BBM," kata Sri Mulyani.

Adapun realisasi subsidi energi dan kompensasi pada 2022 mencapai 551,2 triliun rupiah atau mencapai 109,7 persen dari target sebesar 502,4 triliun rupiah. Sedangkan pada awalnya subsidi energi dan kompensasi dibidik hanya 152,5 triliun rupiah.

Selain itu, Menkeu menyatakan APBN telah bekerja luar biasa untuk menstabilkan harga sehingga inflasi hingga akhir 2022 mampu terjaga di level 5,5 persen. "APBN bekerja luar biasa untuk menstabilkan harga-harga termasuk memberikan subsidi yang melonjak hingga lebih dari tiga kali lipat," katanya.

Sri Mulyani menyebutkan salah satu upaya pengendalian tingkat inflasi adalah melalui pemberian subsidi terhadap komoditas yang harganya sedang melambung tinggi di tingkat global seperti minyak.

Ia tak memungkiri Indonesia tidak akan terhindar dari pengaruh kenaikan harga komoditas global sehingga inflasi sempat merangkak naik termasuk ketika pemerintah melakukan penyesuaian kenaikan harga BBM.

Menkeu menjelaskan upaya pengendalian inflasi melalui pemberian subsidi menggunakan APBN merupakan langkah policy mix bersamaan dengan Bank Indonesia (BI) yang juga berusaha menekan inflasi.

Penggunaan APBN membuat BI tidak perlu merespons kenaikan inflasi secara ekstrem seperti berbagai bank sentral di negara maju yang menaikkan suku bunga secara masif sehingga berdampak terhadap perekonomian.

Menurut Sri Mulyani, inflasi Indonesia yang berada di level 5,5 persen pun relatif baik dibandingkan semua negara baik G20.