APBD Untuk Ormas Rawan Penyelewengan

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mendukung program penataan kampung dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas). Namun, pelibatan masyarakat itu tidak perlu dilakukan dengan menyerahkan anggaran penataan kampung itu secara langsung.

"Ya enggak bisa, enggak bisa begitu, nanti akhirnya terjadi sesuatu yang tidak tepat sasaran. Penyelewengan, takutnya itu saja," ujar Prasetio, di Jakarta Pusat, Jumat (15/2).

Menurutnya, pelibatan ormas seperti PKK, RT/RW atau LMK perlu dilakukan karena setiap permasalahan dan kebutuhan kampung diketahui mereka secara langsung. Namun, untuk penggunaan anggaran harus tetap dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Nah, kalau itu dilibatkan, ya enggak salah juga, tapi kalau ormas yang kepentingannya lain, ya jangan. Kalau model PKK kan dia tahu masalahnya di lapangan mungkin pandangannya Pak Gubernur. Terus seperti karang taruna. Kalau hanya sekadar pengawasan silakan, tapi tidak bisa menyentuh anggaran dong," kata politisi PDIP itu.

Dia menilai, penataan kampung bisa dilakukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Namun, setiap permasalahan di kampung itu bisa diserap melalui teknologi informasi yang sudah dijalankan sebelumnya, yakni aplikasi Qlue.
Halaman Selanjutnya....