Anies Tunjuk Mantan Direksi PLN Jadi Ketua TGUPP

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menunjuk mantan direksi PLN, Amin Subekti, sebagai ketua tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP). Dengan adanya tim ini, pihaknya berharap bisa membuka simpul-simpul hambatan agar pembangunan di Jakarta bisa berjalan lancar.

"Pak Amin ini, kalau misalnya cari kerja di tempat lain mah gampang banget. Dia bekas direktur PLN. Salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Tapi dia mau untuk membangun Jakarta. Mudah-mudahan lima tahun ke depan kita bisa percepat pembangunan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (19/3).

Ketua TGUPP ini diamanatkan kepada Amin Subekti, mantan Direktur Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali PT PLN (Persero) tahun 2014 hingga 2017. Namun, Menteri BUMN, Rini Sumarno mendepak Amin dengan alasan penyegaran di tubuh PLN. Amin juga pernah menjabat sebagai Senior Vice President of Finanxe di PT Indka Energi pada 2011 hingga 2014, lalu di PT Cirebon Elektrik Power, PT Cirebon Power Services, PT Indika Multi Energi Internasional, PT Indika Infrastructure Investindo, dan lain-lain.

Melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 453 tahun 2018, Amin resmi menjadi Ketua TGUPP sejak Januari lalu. Dia akan memimpin tim yang salah satu anggotanya adalah Ketua Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta, Bambang Widjojanto dan bidang-bidang lainnya.

TGUPP ini beranggotakan 73 orang yang membidangi lima bidang kerja. Yakni, Bidang percepatan pembangunan, bidang pencegahan korupsi, bidang harmonisasi regulasi, bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan pembangunan. Berikut Percepatan Pembangunan diketuai Amin Subekti, Bidang Pencegahan Korupsi diketuai Bambang Widjojanto dan Bidang Harmonisasi Regulasi diketuai Rikrik Rizkiyana.

"Kemarin kan sudah beberapa yang diumumkan. Baru tiga (bidang). Nanti sesuai kebutuhan saja. Karena kita masih seleksi, masih kita coba bangun talenta pool-nya. Kita harapkan ada sebagian juga dari internal yang bergabung dan ada sebagian juga dari non-pns," ungkap Sandi.

Pihaknya berharap, fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pencegahan korupsi, harmonisasi regulasi dan percepatan pembangunan bisa bekerja dengan cepat. Ketiga bidang yang sudah diisi tim profesional ini diharapkan bisa membuka simpul-simpul sumbatan dalam pembangunan di Jakarta.

"Kemarin, kita bisa dorong agar percepatan pembangunan ini bisa dirasakan oleh masyarakat Jakarta, ekonomi bisa bergerak, lapangan kerja bisa dibuka, dan birokrasi yang selama ini dirasa masih bisa diperbaiki akan terus diperbaiki," tegasnya. pin/P-5