Anies-Sandi Diminta Audit Khusus SKPD dan BUMD

JAKARTA - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies R Baswedan dan Sandiaga Uno diminta melakukan audit khusus untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil audit khusus ini bisa dijadikan dasar untuk mengganti pucuk pimpinan SKPD dan BUMD tersebut.

"Anies-Sandi harus meminta Inspektorat dan BPKP untuk melakukan audit khusus terhadap beberapa SKPD tertentu. Dengan demikian, hasil audit itu dijadikan bahan untuk pejabat baru mana yang salah dan mana yang harus diperbaiki," ujar Direktur Eksekutif Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/4).

Pemilihan pucuk pimpinan SKPD ini, kata Amir, sangat berperan dalam meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun ini. Menurutnya, pucuk pimpinan SKPD yang akan dilantik Anies-Sandi harus memiliki kapasitas, integritas, profesionalitas dan kompetensi yang sudah teruji.

"Harus sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jangan sampai orang latar belakang pendidikan sosial menangani masalah eksakta. Agar tidak jadi beban pejabat baru yang dilantik, maka Anis sandi harus melakukan pemetaan terhadap SKPD yang bermasalah," katanya.

Saat ini, lanjut pengamat kebijakan publik ini, tidak sedikit SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sering dipanggil aparat penegak hukum. Dia meyakini, beberapa pimpinan SKPD yang saat ini masih menjabat akan menjadi sasaran empuk penegak hukum karena masalah-masalah yang ditanganinya.
Halaman Selanjutnya....