Anies-Sandi Diminta Audit Khusus SKPD dan BUMD

"Seperti, Dinas Perumahan yang menyangkut rusun bermasalah, dinas kesehatan mengenai pembangunan Puskesmas bermasalah dan penyelesaian secara tuntas masalah sumber waras, juga permasalahan tanah di Cengkareng. Kemudian dinas KPKP berkaitan dengan izin izin reklamasi. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan pengalihan aset dari dinas kebersihan ke dinas lingkungan Hidup," ungkapnya.

Hal yang sama juga, kata Amir, Anies-Sandi perlu melakukan audit untuk BUMD. Dia menganggap, beberapa BUMD tidak memanfaatkan secara optimal untuk penyertaan modal pemerintah daerah (PMD) kepada mereka. Dia berharap, panitia seleksi (pansel) pucuk pimpinan SKPD dan BUMD bisa mendapatkan orang yang membawa Jakarta ke arah lebih baik.

"Terutama menyangkut kebijakan penyertaan modal daerah. Karena tidak sedikit PMD ini hanya didepositokan di bank, tidak digunakan secara optimal untuk kepentingan usaha. Seperti food station yang menyimpan PMD di bank untuk mengeruk bunganya saja," tegasnya.

Sebelumnya, Sandi mengaku belum akan melakukan perombakan pejabat SKPD dalam waktu dekat ini. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta masih mempelajari beberapa masukan. Terlebih, beberapa calon pejabat eselon II baru menyelesaikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang diberikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta.

"Saya sama pak Anies mulai duduk untuk mereview. Harapannya sih sekitar pertengahan (April). Panselnya juga sudah mulai dibentuk. Kemarin sudah ada pertemuan awal pansel. Jadi saya sampaikan ke teman-teman SKPD nggak usah khawatir, nggak usah was-was," katanya.
Halaman Selanjutnya....