Anies-Sandi Diminta Audit Khusus SKPD dan BUMD

JAKARTA - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies R Baswedan dan Sandiaga Uno diminta melakukan audit khusus untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil audit khusus ini bisa dijadikan dasar untuk mengganti pucuk pimpinan SKPD dan BUMD tersebut.

"Anies-Sandi harus meminta Inspektorat dan BPKP untuk melakukan audit khusus terhadap beberapa SKPD tertentu. Dengan demikian, hasil audit itu dijadikan bahan untuk pejabat baru mana yang salah dan mana yang harus diperbaiki," ujar Direktur Eksekutif Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/4).

Pemilihan pucuk pimpinan SKPD ini, kata Amir, sangat berperan dalam meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun ini. Menurutnya, pucuk pimpinan SKPD yang akan dilantik Anies-Sandi harus memiliki kapasitas, integritas, profesionalitas dan kompetensi yang sudah teruji.

"Harus sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jangan sampai orang latar belakang pendidikan sosial menangani masalah eksakta. Agar tidak jadi beban pejabat baru yang dilantik, maka Anis sandi harus melakukan pemetaan terhadap SKPD yang bermasalah," katanya.

Saat ini, lanjut pengamat kebijakan publik ini, tidak sedikit SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sering dipanggil aparat penegak hukum. Dia meyakini, beberapa pimpinan SKPD yang saat ini masih menjabat akan menjadi sasaran empuk penegak hukum karena masalah-masalah yang ditanganinya.

"Seperti, Dinas Perumahan yang menyangkut rusun bermasalah, dinas kesehatan mengenai pembangunan Puskesmas bermasalah dan penyelesaian secara tuntas masalah sumber waras, juga permasalahan tanah di Cengkareng. Kemudian dinas KPKP berkaitan dengan izin izin reklamasi. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan pengalihan aset dari dinas kebersihan ke dinas lingkungan Hidup," ungkapnya.

Hal yang sama juga, kata Amir, Anies-Sandi perlu melakukan audit untuk BUMD. Dia menganggap, beberapa BUMD tidak memanfaatkan secara optimal untuk penyertaan modal pemerintah daerah (PMD) kepada mereka. Dia berharap, panitia seleksi (pansel) pucuk pimpinan SKPD dan BUMD bisa mendapatkan orang yang membawa Jakarta ke arah lebih baik.

"Terutama menyangkut kebijakan penyertaan modal daerah. Karena tidak sedikit PMD ini hanya didepositokan di bank, tidak digunakan secara optimal untuk kepentingan usaha. Seperti food station yang menyimpan PMD di bank untuk mengeruk bunganya saja," tegasnya.

Sebelumnya, Sandi mengaku belum akan melakukan perombakan pejabat SKPD dalam waktu dekat ini. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta masih mempelajari beberapa masukan. Terlebih, beberapa calon pejabat eselon II baru menyelesaikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang diberikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta.

"Saya sama pak Anies mulai duduk untuk mereview. Harapannya sih sekitar pertengahan (April). Panselnya juga sudah mulai dibentuk. Kemarin sudah ada pertemuan awal pansel. Jadi saya sampaikan ke teman-teman SKPD nggak usah khawatir, nggak usah was-was," katanya.

pin/P-5