Anies Harus Bertanggung Jawab

"Apalagi Gubernur ini merupakan mantan menteri pendidikan. Anak yang sedang proses belajar itu gedungnya dirobohkan. Artinya, rasa kepeduliannya terhadap pendidikan anak-anak itu sama sekali bohong. Tidak ada. Kalaupun itu untuk penataan kota, seharusnya mereka diberikan tempat alternatif. Kan banyak tempat kita. Kantor RW, kantor kelurahan dan lainnya," katanya.

Menurutnya, pemulihan trauma yang dialami peserta didik saat melihat penggusuran sekolahnya membutuhkan waktu lama. Dia berharap, Anies mencontohkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Jokowi selalu melakukan dialog, komunikasi, menyiapkan tempat relokasi, hingga menawarkan bagaimana pendidikan, dan rumah susun, sebelum dilakukan penggusuran.

"Ini persoalan cara. Saya kemarin membaca dari laporan LBH, dari sekian penggusuran tidak ada dialog yang pernah dilakukan. Tidak ada komunikasi, tidak ada surat peringatan terlebih dahulu. Dan ini bahkan terjadi untuk anak-anak didik," tegasnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Yani Wahyu Purwoko menegaskan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan,, tidak pernah sekalipun pihaknya melakukan penggusuran di Jakarta. Dia menilai, laporan LBH Jakarta telah salah kaprah dalam memahami arti penggusuran dengan penertiban atau penataan wilayah, terutama yang bersinggungan dengan fasilitas umum.

"Saya pastikan sejak Pak Anies dilantik pada 16 Oktober 2017 sampai hari ini tidak pernah ada penggusuran. Selama ini yang kami lakukan penataan, seperti pembersihan kandang ayam di pinggir kali, tenda terpal di pinggir rel dan pedagang kaki lima di trotoar," katanya.
Halaman Selanjutnya....