Angkatan Bersenjata Dukung Maduro

Petinggi militer dan Mahkamah Agung Venezuela, menyatakan kesetiaan mereka terhadap kepemimpinan Nicolas Maduro ditengah krisis politik yang semakin memanas.

CARACAS - Angkatan Bersenjata menyatakan dukungan mereka atas kekuasaan Presiden Nicolas Maduro, walau Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara-negara lainnya menyokong ketua oposisi, Juan Guaido, sebagai pemimpin sementara di Venezuela.

"Maduro, 56 tahun, adalah Presiden Venezuela yang resmi, dan kami berjanji untuk mempertahankan otoritasnya terhadap upaya kudeta," kata Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino, yang didampingi sejumlah petinggi militer, saat membacakan pernyataan yang disiarkan televisi nasional di Caracas, Kamis (24/1). "Kami pun setia dan patuh terhadap pemimpin sosialis," imbuh Padrino.

Kesetiaan militer terhadap kepemimpinan Maduro pun diikuti oleh Majelis Agung Venezuela yang menegaskan otoritas Maduro adalah sah dan upaya penggulingkan kekuasaan bukan berasal dari dalam negeri. "Rencana kudeta di Venezuela terjadi atas desakan negara-negara asing," kata ketua Mahkamah Agung (MA), Maikel Moreno.

Pernyataan petinggi militer Venezuela dan ketua MA Venezuela itu disampaikan ditengah terjadinya krisis politik dan aksi unjuk rasa antipemerintah selama sepekan yang telah menelan korban 26 orang dan 350 orang lainnya ditahan.

Situasi politik di Venezuela memanas saat Guaido, 35 tahun, yang menjabat sebagai ketua Dewan Nasional, pada Rabu (23/1) lalu mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin sementara Venezuela dan deklarasi itu mendapat dukungan dari AS.

Merespons dukungan AS terhadap Guaido, Maduro berang dan pada Kamis menyatakan menutup kedutaan besar dan kantor konsulat mereka di AS. Presiden Maduro pun pada Rabu lalu mengeluarkan ultimatum selama 72 jam agar diplomat AS hengkang dari negaranya.

Menurut analis dari konsultan Eurasia Group, walau Guaido mendapat pengakuan secara internasional sebagai pemimpin Venezuela sementara dan memperkuat posisinya sebagai ketua oposisi utama, namun ia gagal untuk mendapatkan simpati dari petinggi militer Venezuela.

Dalam sesi wawancara oleh Univison lewat Skype, Guaido telah menawarkan petinggi militer dan sipil untuk memimpin transisi di Venezuela, dan mempertimbangkan Maduro untuk mendapatkan amnesti atas kematian sejumlah pengunjuk rasa.

Reaksi AS

Sementara itu di Washington DC, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyatakan bahwa pemerintahnya akan terus menekan Maduro dan AS telah menyerukan digelarnya sebuah pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas krisis politik di negara pengekspor minyak terbesar dunia itu.

"Perdebatan sudah terjadi dan rezim mantan Presiden Nicolas Maduro adalah tak sah," kata Menlu Pompeo saat berpidato di forum Organization of American States.

Sementara itu kementerian yang dipimpin Pompeo telah memerintahkan agar staf diplomat yang tak penting untuk pulang ke tanah air, namun AS menegaskan penolakan pemulangan seluruh staf diplomatiknya dengan alasan untuk mempertahankan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Venezuela pimpinan presiden sementara Guaido.

Sementara itu Presiden AS, Donald Trump, telah membuka opsi intervensi militer terhadap Venezuela dengan mengatakan bahwa semua opsi telah AS persiapkan. Menurut sejumlah analis, Trump diperkirakan juga akan menerapkan sanksi ekonomi terhadap Venezuela, dimana sepertiga dari total produksi minyak dari negara itu diekspor ke AS.

Selama Maduro berkuasa, telah terjadi krisis ekonomi yang akut di Venezuela dimana rakyatnya kekurangan pasokan kebutuhan dasar seperti makanan dan obat-obatan dan terjadi hiperinflasi mencapai 10 juta persen pada tahun ini. Berdasarkan catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, akibat krisis ini, sudah lebih dari 2,3 juta warga Venezuela kabur dari negara di Amerika selatan itu sejak 2015. AFP/I-1