Anggaran Vaksin Rp58,18 Triliun

JAKARTA - Penerimaan pajak diklaim sebagai andalan negara untuk membiayai pembelian vaksin dan program vaksinasi Covid-19. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 58,18 triliun rupiah untuk pengadaan dan distribusi vaksin serta program vaksinasi.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengakui dampak pandemi Covid-19 memang melumpuhkan kegiatan ekonomi sehingga banyak pelaku usaha para wajib pajak terdampak. Alhasil, pembayaran pajak ikut turun sehingga berimbas pada penurunan penerimaan negara.

Di sisi lain, belanja negara tidak turun atau bahkan justru meningkat karena harus menangani pandemi Covid-19. Karena itu, lanjut Suahasil, pada 2020, pemerintah memberi banyak keringanan pajak, di antaranya pembebasan dari pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan seperti Pasal 22,dan Pasal 22 impor, Pasal 21 dan Pasal 23. Pemerintah juga memberi insentif pembayaran atau penghasilan yang ditanggung pemerintah bagi UMKM.

"Jika ditotalkan, nilai relaksasi pajak tahun lalu sekitar 56 triliun rupiah. Tujuannya untuk membantu para wajib pajak," ujar Suahasil dalam forum bertajuk Pajak untuk Vaksin di Jakarta, Senin (22/3).

Dipaparkan Suahasil, terkait insentif ini, pajak tidak lagi diartikan sebagai upaya pemerintah mengumpulkan penerimaan, tetapi juga berfungsi tambahan untuk menstimulasi dunia usaha, para wajib pajak yang tengah menghadapi kesulitan.

Atas dasar itu, dirinya berharap agar para wajib pajak segera menyampaikan SPT (surat pemberian tahunan). Penyampaian SPT wajib pajak pribadi akan berakhir 31 Maret mendatang, sementara SPT badan April 2021. Itu sesuai dengan siklus tahunan.

Disampaikan Suahasil, saat ini, negara membutuhkan anggaran 2.750 triliun rupiah, sebagian besar bersumber dari pajak. Dari jumlah itu, hampir 700 trilliun rupiah dialokasikan khusus untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN), termasuk pengadaan vaksin dan program vaksinasi.

Dorong Pemulihan

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, berharap banyaknya tambahan SPT pada Maret dan April makin banyak lagi penerimaan sehingga membantu upaya vaksinasi. "Hampir semua wajib pajak mendapatkan insentif yang diberikan tahun lalu," paparnya.

Lebih lanjut, dia menyebut pemerintah menyiapkan anggaran 58,18 triliun rupiah untuk memvaksin sekitar lebih dari 185 juta penduduk. Dengan asumsi, per satu jiwa harus mendapatkan dua kali vaksin agar tercapainya herd immunity, kebutuhan vaksin ditaksir mencapai 360 juta dosis.

Menurut dia, realisasinya saat ini sudah on the track. Sepanjang triwulan I-2021, realisasi sudah mencapai 40 juta dosis. Lalu, yang ikut vaksin I dan II sudah mencapai delapan juta orang.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti, menyebut target penerimaan negara yang diamanahkan APBN tahun ini sebesar 1.229 triliun rupiah dengan penyampaian SPT tahunan sekitar 15,2 juta.

"Penerimaan ini untuk mendorong vaksinasi gratis seperti yang sudah disampaikan Presiden bahwa vaksinasi ini merupakan game changer untuk dorong pemulihan," pungkas Nufransa.