Anggaran Transformasi Kesehatan Rp88,5 T

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, merancang anggaran sebesar 88,5 triliun rupiah untuk transformasi kesehatan pada 2023 dari alokasi anggaran kesehatan secara keseluruhan 169,8 triliun rupiah tahun depan. Meski demikian, anggaran transformasi kesehatan tersebut menurun dari 2023 sebesar 96,8 triliun rupiah karena ada pengurangan pengadaan vaksin sebanyak 10 triliun rupiah.

"Kami telah menyusun transformasi kesehatan karena belajar dari krisis-krisis sebelumnya, saat krisis terjadi adalah saat yang tepat melakukan reformasi," ungkap Menkes Budi Gunadi dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (17/8).

Dia memerinci anggaran transformasi kesehatan 2023 dialokasikan senilai 6,06 triliun rupiah untuk transformasi layanan primer melalui edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder, serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer.

Kemudian, untuk transformasi layanan rujukan sebesar 18,15 triliun rupiah melalui peningkatan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier, serta transformasi sistem ketahanan kesehatan senilai 1,48 triliun rupiah untuk meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan serta memperkuat ketahanan tanggap darurat.

"Dengan transformasi sistem kesehatan kami pastikan industri kesehatan kita siap jika terjadi pandemi kembali dari hulu ke hilir dan kami ingin pastikan kita ada tenaga cadangan kesehatan," tuturnya.

Sistem Pembiayaan

Budi melanjutkan anggaran juga dialokasikan untuk transformasi sistem pembiayaan kesehatan senilai 49 triliun rupiah dengan tiga tujuan, yakni tersedia, cukup, dan berkelanjutan, alokasi yang adil, serta pemanfaatan yang efektif dan efisien.

Untuk transformasi sumber daya manusia kesehatan dianggarkan 4,18 triliun rupiah, yang akan digunakan dalam penambahan kuota mahasiswa, beasiswa, serta kemudahan penyertaan tenaga kesehatan dalam dan luar negeri.

Selanjutnya, kata dia, anggaran transformasi teknologi kesehatan dialokasikan 540 miliar rupiah untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan.

Sementara untuk kegiatan rutin senilai 9,04 triliun rupiah, meliputi belanja pegawai, belanja operasional perkantoran, dan belanja tupoksi nontransformasi.