Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video
Pemberdayaan Masyarakat | Dana PEN Naik Jadi 744,7 Triliun Rupiah

Anggaran Kartu Prakerja Jadi Rp30 T

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Setiap peserta mendapatkan biaya pelatihan satu juta rupiah dan insentif 600.000 rupiah per bulan untuk empat bulan, sehingga total bantuan 2,4 juta rupiah serta tambahan survei sebesar 50.000 rupiah.

JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan akan menambah anggaran program Kartu Prakerja sebesar 10 triliun rupiah menjadi 30 triliun rupiah dari sebelumnya 20 triliun rupiah untuk mengurangi beban masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Kami akan tambahkan 10 triliun rupiah lagi sehingga program Prakerja bisa menambah jumlah peserta 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi 30 triliun rupiah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, Sabtu malam (17/7).

Sri Mulyani menjelaskan semula pemerintah menganggarkan 20 triliun rupiah untuk program Kartu Prakerja dengan jangkauan 5,6 juta orang peserta. Setelah ditambah anggaran 10 triliun rupiah, maka program Kartu Prakerja bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga target program yang bersifat pemberdayaan masyarakat ini bisa mencapai 8,4 juta orang.

Penambahan anggaran ini, kata Sri Mulyani, juga dilakukan karena hasil survei menunjukkan bahwa program Kartu Prakerja terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama pandemi.

Untuk program Kartu Prakerja, tambahan ini setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar satu juta rupiah dan mendapatkan insentif 600.000 rupiah per bulan untuk empat bulan. Sehingga, kata Sri Mulyani, total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar 2,4 juta rupiah serta tambahan dana sebesar 50.000 rupiah untuk pengisian survei.

Gelontoran stimulus Kartu Prakerja ini menjadi bagian dari anggaran bantuan sosial tambahan sebesar 39,9 triliun rupiah yang diberikan pemerintah selama masa PPKM Darurat Jawa- Bali guna menekan lonjakan pasien Covid-19 karena persebaran virus korona varian Delta.

Pemerintah akan mengevaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali yang berlangsung sejak 3 hingga 20 Juli 2021.

Rencananya, dalam 2-3 hari ke depan, pemerintah akan mengumumkan untuk memperpanjang atau tidak PPKM Darurat, dengan mempertimbangkan beberapa indikator seperti penambahan kasus harian Covid-19 dan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR).

"Refocusing" Lagi

Di kesempatan sama, Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga akan dinaikkan menjadi 744,7 triliun rupiah dari pagu anggaran semula sebesar 699,4 triliun rupiah.

"Untuk program penanganan Covid-19 dan PEN, sekarang dengan keputusan yang tadi sudah disetujui oleh Bapak Presiden akan naik menjadi 744,75 triliun rupiah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Sabtu malam.

Sri Mulyani menjabarkan anggaran untuk program perlindungan sosial akan meningkat menjadi 187,84 triliun rupiah dari 153,86 triliun rupiah. Kemudian, program kesehatan akan kembali ditingkatkan menjadi 214,95 triliun rupiah dari sebelumnya 172 triliun rupiah.

Adapun program lainnya dalam PC-PEN, kata Menkeu, masih dalam alokasi anggaran yang tidak jauh berbeda setelah evaluasi program.

"Untuk insentif usaha 62,83 triliun rupiah, UMKM sedikit turun karena lebih pada kredit untuk penjaminan modal kerja, tapi bukan pemberian bantuan tunai. Dan program prioritas lainnya tetap di 117,94 triliun rupiah. Jadi, dana PEN dan penanganan Covid-19 naik dari 699,43 triliun rupiah menjadi 744,75 triliun rupiah," ujarnya.

Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top