Ancaman Klaster Covid-19 di Sekolah, Komisi Kesehatan DPR Minta Pemda Tak Paksakan Terapkan PTM

Komisi IX DPR mengingatkan kepada kepala daerah untuk memberikan perhatian terhadap klaster sekolah pasca adanya dibeberapa wilayah.

"Klaster sekolah Indonesia kan sudah menjadi perhatian WHO, artinya kita harus hati-hati, harus waspada bahwa klaster sekolah di kita itu nyata. Ini perlu perhatian, dampak di lapangan sudah ada," ujar Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, Rabu, 22 September.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan, perlu ada langkah konsolidasi agar persiapan sekolah tatap muka pusat dan daerah juga pihak sekolah terhubung dalam mengelola.

Meski demikian pemerintah memberikan lampu hijau, kata dia, tetapi lampu hijau tersebut harus disikapi di lapangan dengan persiapan yang matang.

"Entah itu dari sisi kesiapan, jumlah peserta didik yang maksimal boleh hadir, seyogyanya itu diujicoba dulu, apakah bergantian. Tapi ketika masuk dalam satu minggu itu bisa jadi sehari atau dua hari bimbingan guru, teknisnya di rumah belajar apa itu yang harus disiapkan," jelas Rahmad.

Selanjutnya, pengawasan dan kontrol dari pihak sekolah juga harus dilakukan secara ketat agar memastikan penerapan protokol kesehatan tetap disiplin.

"Misalnya, para guru betul-betul mengawasi pelaksanaan jangan sampai anak berkerumun, protokol kesehatan," tegasnya.

Dalam penjelasannya, dia meminta pihak sekolah dan pemerintah daerah tidak memaksakan diri dalam penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) ini.

"Kepada sekolah dan (pemerintah, red) daerah jangan memaksakan diri kalau belum siap, kalau sudah siap baru ujicoba, kalau berhasil baru tambah siswanya," demikian Rahmad.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, Jawa Tengah menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Pemkab melakukan evaluasi mengenai kesiapan protokol kesehatan, menyusul 90 siswa positif COVID-19.

"Untuk sementara waktu, seluruh pelaksanaan PTM terbatas dihentikan hingga adanya evaluasi lebih lanjut," kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dikutip Antara, Selasa, 21 September.

Bupati mengatakan, keputusan tersebut diambil menyusul adanya 90 siswa SMPN 4 Mrebet, Kabupaten Purbalingga yang saat ini menjalani isolasi terpusat di gedung sekolah karena hasil tes cepat antigen mereka menunjukkan positif COVID-19.

Keadaan tersebut diketahui setelah adanya kegiatan tes massal antigen yang diselenggarakan oleh tim puskesmas setempat untuk mendukung pembelajaran tatap muka.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, dari sekitar 300 siswa, ternyata 90 orang di antaranya hasil tes antigennya positif," katanya.

Bupati memaparkan, terkait dengan hal tersebut pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan kesiapan protokol kesehatan sebelum memulai kembali kegiatan PTM terbatas.

"Dengan demikian diharapkan akan meminimalisir potensi atau risiko penularan COVID-19," katanya.