Anak-anak Indonesia Paling Berisiko Dampak Perubahan Iklim

KemenPPPA berupaya melakukan mitigasi dan adaptasi untuk meningkatkan resiliensi anak dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim. Indonesia berada di peringkat 46 dari 163 negara untuk indeks resiko iklim pada anak.

JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan pentingnya membentuk resiliensi dan kesiapsiagaan anak terhadap bencana guna menghadapi kompleksitas akibat dari perubahan iklim.

"Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang kompleks ini, penting untuk meningkatkan resiliensi anak dalam menghadapi dan merespons dampak perubahan iklim, melibatkan mereka dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga secara daring dalam kegiatan Sehari Bermain Bersama Anak di Jakarta, kemarin.

Terlebih, lanjutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam ekosistem dan masyarakat serta berada di kawasan ring of fire sehingga perubahan iklim menimbulkan tantangan khusus yang harus dihadapi oleh anak terutama yang tinggal di daerah rawan bencana dan lingkungan rentan.

Laporan UNICEF tahun 2021 menyimpulkan Indonesia berada pada peringkat 46 dari 163 negara berdasarkan indeks risiko iklim pada anak. Rangking tersebut berarti anak-anak di Indonesia paling berisiko mengalami dampak dari perubahan iklim yang terjadi di wilayah Indonesia.

Sementara itu, laporan global Save the Children "Born into the Climate Crisis" pada September 2021 menjelaskan krisis iklim secara global membawa dampak nyata yang sudah dirasakan oleh anak-anak saat ini.

Anak-anak yang lahir tahun 2020 akan menghadapi 3 kali lebih banyak ancaman banjir dari luapan sungai, 2 kali lebih banyak mengalami kekeringan serta 3 kali lebih banyak gagal panen.

Kondisi perubahan iklim tersebut diikuti dengan munculnya berbagai isu permasalahan lain seperti isu kesehatan, ISPA, diare, DBD, isu pendidikan sulitnya mengakses pendidikan akibat adanya bencana, dan bahkan isu ekonomi seperti kemiskinan hingga kerawanan pangan.

Oleh karena itu, Bintang mengingatkan penting bagi semua pihak untuk senantiasa meningkatkan kesadaran dan penguatan peran anak dalam upaya mitigasi risiko dan penanggulangan dampak buruk dari perubahan iklim sembari upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Perhatian Pemerintah

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Rini Handayani, menyatkan, pemerintah tengah mengkaji keberlanjutan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Menurutnya, selama ini sudah banyak praktik baik dari DRPPA dan mesti terus berlanjut pada pemerintahan selanjutnya.

"Ini tentunya akan berlanjut karena ini tidak hanya kalau kita bangun jembatan bisa terlihat langsung, kalau membangun manusia ini akan terlihat nanti," ujar Rini, kepada Koran Jakarta, Minggu (11/8).

Dia menerangkan, saat ini Kementerian PPN/Bappenas tengah mengkaji dampak DRPPA di tiga wilayah. Jika keberhasilannya terasa, maka DRPPA akan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Rini menambahkan, keberlanjutan DRPPA sangat penting sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, dengan memenuhi kebutuhan dan hak kelompok tersebut, maka 65 persen penduduk di Indonesia sudah terfasilitasi.

"2045 itu indonesia emas. Harapannya dengan adanya DRPPA kolaborasi dan sinergi dalam mencapai target-target nasional di desa yang melibatkan perempuan dan anak akan tercapai," katanya.

Sebagai informasi, DRPPA/KRPPA merupakan desa/kelurahan yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan desa/kelurahan. Hingga April 2024 sudah tercatat sebanyak 1.967 desa/kelurahan yang berkomitmen serta mengimplementasikan DRPPA di wilayahnya. ruf/Ant/S-2