Amerika Serikat Berhenti Berbagi Data Kekuatan Nuklir dengan Russia

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengatakan kepada Russia bahwa pihaknya tidak akan lagi membagikan data tentang kekuatan nuklir strategisnya dengan Russia, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Selasa (28/3).

Seperti dikutip dari Antara, langkah itu diambil Amerika Serikat setelah Moskwa pada Februari mengumumkan untuk menangguhkan partisipasinya dalam New START, yakni perjanjian tentang pelaporan dan pengurangan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Federasi Russia.

"Ini dilakukan sebagai tanggapan atas penolakan Russia untuk memberikan data (nuklirnya) terlebih dahulu," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat.

"Kami dengan senang hati akan memberikan data kami jika Russia mau mematuhi perjanjian itu, tetapi kami tidak melihat alasan untuk memberi insentif kepada Russia untuk tidak mematuhi perjanjian itu dengan membagikan data yang mereka inginkan," ujarnya.

Di bawah pakta kendali senjata nuklir terakhir antara Amerika Serikat dan Russia itu, kedua negara diwajibkan untuk bertukar data komprehensif setiap enam bulan, termasuk tentang jumlah dan karakteristik sistem senjata yang mereka miliki.

Memerlukan Verifikasi

Perjanjian START, yang mulai berlaku pada 2011, membatasi masing-masing pihak untuk tidak memiliki lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir yang dikerahkan, dan hal itu memerlukan serangkaian langkah verifikasi seperti pemeriksaan di tempat.

Karena ketegangan antara kedua negara tetap tinggi, Presiden Russia, Vladimir Putin, mengumumkan penangguhan Moskwa dari perjanjian itu dalam pidato kenegaraan tahunannya pada 21 Februari, hanya beberapa hari sebelum peringatan pertama dimulainya perang Russia di Ukraina.

Sebelumnya, Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Oleksiy Danilov, mengatakan Russia telah menjadikan Belarus sebagai sandera nuklir, menyusul keputusan Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus.

Langkah yang disebut Danilov mengarah ke destabilisasi internal negara tersebut memaksimalkan tingkat persepsi negatif dan penolakan publik terhadap Russia dan Putin di antara masyarakat Belarus. "Kremlin menjadikan Belarus sebagai sandera nuklir," cuit Danilov melalui Twitter.