Alasan Pergantian Direksi Harus Jelas

Dianggap Janggal

Secara terpisah, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menyoroti perombakan jajaran direksi BUMN oleh pemerintah. Pasalnya, hal itu kerap dilakukan tanpa diikuti alasan jelas. Di sisi lain, ada juga direksi yang digantikan sebelum masa tugasnya habis.

Disebutkannya, dalam UU tentang BUMN, masa jabatan direksi lima tahun, tetapi bisa diberhentikan berdasarkan RUPS. "Kendatipun diberhentikan harus ada alasannya, itu pun juga ada tahapannya. Jika tidak, bisa digugat oleh yang bersangkutan. Alasan dari pemberhentian itu penting agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi banyak pihak," tutup Said.

ers/E-10