Akurasi Data

Supaya tidak salah lagi, BGS akan mengandalkan data Komisi Pemiihan Umum (KPU) yang menyediakan data terkini untuk penduduk di atas usia 17 tahun. Meski data KPU juga bisa dibilang amburadul mengingat banyaknya calon pemilih yang tidak terdata dalam pemilihan umum lalu, namun setidaknya lebih mending dibanding data instansi lain karena diawasi dan dikoreski oleh partai peserta pemilu yang sangat berkepentingan karena itu menentukan nasib partai ke depan.

Ribut-ribut soal data di Tanah Air sebenarnya bukan hal baru. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia lemah soal data. Tidak hanya menjelang vaksinasi saja, sebelumnya saat menjelang pembagian bantuan sosial, kita juga dibuat bingung dengan data yang ada. Kita, terutama pemerintah, memang lemah dalam hal pembaruan data.

Ketidakakuratan data bisa menjadi sumber konflik. Dalam hal bantuan sosial, data yang tidak akurat bisa menjadi sumber ketidakadilan. Bisa-bisa orang yang tidak butuh bantuan malah mendapatkan, begitu sebaliknya yang seharusnya mendapat bantuan malah tidak menerima.

Pemerintah mau tidak mau harus segera memperbaiki data nasional supaya kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan data penduduk harus bisa dipercaya. Sangat tidak masuk akal di era digital dan informasi teknologi seperti sekarang ini pemerintah tidak mempunyai data yang update dan akurat. ν