Ada Jatah Ormas Bikin Investor Ogah ke RI
Peneliti Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan, di Indonesia bukan hanya ormas yang lakukan pungutan liar tetapi juga birokrasi
Foto: istimewaJAKARTA-Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan, ini bukti masalah utama investasi. Bukan di tenaga kerja, tetapi dari pengutan tidak perlu seperti pungutan ormas dan lain sebagainya.
"Pungutan seperti ini yang membuat biaya investasi di Indonesia menjadi mahal,"tegas Huda menanggapi keluhan pelaku usaha kawasan industri.
Ketika mahal paparnya, investor malas datang ke Indonesia. Bukan hanya ormas yang minta uang preman, tetapi birokrasi juga masih terjadi. Padahal kawasan industri perlu tenant untuk mengisi kawasan mereka.
Jikapun dilibatkan ke dalam proses produksi, kualitas sumber daya manusia-nya (SDM) jauh dari kualifikasi minimal yang dibutuhkan.
"Ini seharusnya jadi perhatian pemerintah untuk bisa meminimalkan terjadi pemerasan yang dilakukan preman-preman ormas ini. Apalagi ketemu investor yang dari luar negeri, “jatah” ormas akan semakin tinggi,"ungkap Huda
Diketahui, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Kalau dihitung semuanya, 'ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah)," kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, ditemui usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta, Kamis (6/2).
Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Sanny menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Kepala Otorita IKN Pastikan Anggaran untuk IKN Tidak Dipangkas, tapi Akan Lapor Menkeu
- 2 Masyarakat Bisa Sedikit Lega, Wamentan Jamin Stok daging untuk Ramadan dan Lebaran aman
- 3 SPMB Harus Lebih Fleksibel daripada PPDB
- 4 Polemik Pagar Laut, DPR akan Panggil KKP
- 5 Peningkatan PDB Per Kapita Hanya Dinikmati Sebagian Kecil Kelompok Ekonomi
Berita Terkini
- PPATK Koordinasi ke Aparat Penegak Hukum terkait Perputaran Uang Judi Online Rp28,48 Triliun Jadi Aset Kripto
- Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Kekuatan Pertahanan untuk Jaga Keamanan NKRI
- Evaluasi pada Menteri Tak Seirama di Kabinet, Bisa Teguran atau Pencopotan
- Registrasi Daring Dulu Sebelum Cek Kesehatan Gratis
- Efisiensi Anggaran Bisa Ciptakan “Multiplier Effect” ke Perekonomian Nasional