7 Partai Oposisi Bentuk Koalisi

Tujuh partai oposisi di Thailand, pada Rabu (27/3) membentuk koalisi. Langkah politik ini ditempuh untuk mengakhiri pemerintahan junta.

BANGKOK - Tujuh partai politik di Thailand, pada Rabu (27/3), dilaporkan akan membentuk koalisi dan bersumpah untuk menggagalkan terbentuknya kekuasaan yang didukung militer serta untuk mengakhiri pemerintahan junta. Langkah tersebut didengungkan setelah Thailand kembali menggelar pesta demokrasi sejak terjadi kudet pada 2014.

Opsi koalisi ditempuh setelah partai aliansi promiliter dan partai saingan utamanya, masing- masing mengklaim memiliki mandat untuk memerintah negara pasca pemilihan umum yang digelar Minggu (24/3), dan hal itu memicu kebuntuan politik.

"Kami ingin menghentikan rezim agar tidak berkuasa," ucap kandidat Perdana Menteri dari Partai Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan. Laporan penyimpangan terkait surat suara tidak sah dan tuduhan penggelembungan suara dalam pemilu, berembus kian keras setelah Komisi Pemilu Thailand menunda pengumuman hasil pemungutan suara dan hasil perhitungan pemilu akhir diperkirakan secara resmi diumumkan beberapa pekan mendatang.

Partai Pheu Thai, yang berafiliasi dengan mantan Perdana Menteri Thailand yang diasingkan, Thaksin Shinawatra, bergabung dengan enam partai lainnya sebagai upaya menghentikan partai-partai yang didukung militer tetap berkuasa di Negeri Gajah Putih itu.

Partai Phalang Pracharat mengejutkan kubu prodemokrasi setelah dalam hasil hitung cepat berhasil memenangkan sebagian besar suara dalam pemilu pada Minggu dengan perolehan suara sebanyak 7,6 juta.

Sementara pesaing utamanya, Partai Pheu Thai mendapatkan selisih lebih sedikit suara sekitar 400.000 suara dari Phalang Pracharat. Saat ini Partai Pheu Thai bertekad meraih mayoritas kursi di majelis rendah melalui koalisi yang baru terbentuk.

Tujuh partai yang berkoalisi mengklaim bisa meraih 255 kursi dari total 500 kursi di majelis rendah yang siap diperebutkan. Walau begitu mereka harus menunggu pengumuman hasil pemilu yang rencananya diumumkan pada 9 Mei.

Tentukan Jabatan PM

Walau telah berkoalisi, partai- partai itu belum tentu bisa menentukan jabatan perdana menteri jika tak berhasil menguasai setidaknya setengah dari total 750 kursi di majelis rendah dan majelis tinggi.

Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini yang dirancang junta, pemilu saat ini menguntungkan junta karena militer mendapatkan jatah 250 kursi di majelis tinggi. Itu berarti partai non-militer seperti Pheu Thai membutuhkan kemenangan telak agar bisa menentukan siapa yang akan menjabat sebagai perdana menteri.

Menurut analis dari institusi yang bermarkas di Singapura, Institute for International and Strategic Studies, bernama Aaron Connelly, walaupun koalisi prodemokrasi berhasil terbentuk, namun akan mustahil bagi mereka untuk mendapatkan suara yang mereka butuhkan untuk menentukan perdana menteri.

"Mereka hanya akan menciptakan batasan bagi mengklaim legitimasi untuk menentang junta di parlemen berikutnya," kata Connelly.

Koalisi yang dibentuk pada Rabu, belum termasuk dua partai terkemuka lainnya yaitu Bhumjaithai dan Partai Demokrat, dimana dua partai itu sejauh ini berhasil meraih sekitar 70 kursi. Hingga saat ini, Bhumjaithai dan Partai Demokrat, masih belum menentukan sikap untuk berpihak pada kubu mana.

Sementara itu Partai Phalang Pracharat, menyatakan mereka amat optimistis bisa mendapatkan sekutu sendiri yang sepaham dengan kubunya. Dalam pesta demokrasi kali ini, Phalang Pracharat, memperoleh suara yang lebih lebih baik dibandingkan lawan- lawannya. "Kemenangan ini adalah mandat rakyat yang ingin menjadikan Prayut Chan- Ocha sebagai perdana menteri," pungkas wakil juru bicara Partai Phalang Pracharat. ang/AFP/I-1