6.500 Warga Gagal Masuk Sumbar

PADANG - Sebanyak 6.561 pemudik harus gigit jari karena mereka diminta putar balik oleh petugas, sehingga tidak dapat memasuki Sumatera Barat. Hal ini diungkapkan Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Satake Bayu, di Padang, Senin (10/5).
Dia mengatakan, hingga hari keempat penyekatan di perbatasan Sumatera Barat dengan provinsi lain, ada 6.561 orang dilarang masuk. Mereka pengendara dan penumpang menggunakan 825 kendaraan. Mereka disuruh putar balik di wilayah perbatasan saat ingin masuk Sumatera Barat.
"Total 825 kendaraan terdiri dari sepeda motor, bus, angkutan sewa, dan lainnya," kata dia. Pada Kamis (6/5), sebanyak 165 kendaraan dipaksa putar balik di pos penyekatan. Kendaraan yang dipaksa putar balik terdiri dari 68 roda dua, 75 mobil pribadi, 14 bus dan delapan mobil angkutan sewa. Jumlah penumpangnya sebanyak 3.263 orang.
Lalu pada Jumat (7/5), kendaraan yang diputar balik ada 33 roda dua, 56 mobil pribadi, satu bus, dan 25 mobil angkutan sewa. Ada juga delapan angkutan lainnya. Jumlah 1.258 pemudik dilarang masuk.
Kemudian pada Sabtu (8/5), petugas meminta 22 kendaraan roda dua, 76 mobil pribadi, tiga bus, dan 11 travel. Dua kendaraan lainnya putar balik. Total mereka membawa 1.360 pemudik.
Selanjutnya, Minggu (9/5), kendaraan yang dipaksa putar balik ada 129 roda dua, 275 mobil pribadi, delapan bus dan 15 travel. Lalu, 110 kendaraan lainnya yang membawa 680 pemudik.
"Ada 10 pos di perbatasan untuk menyekat kendaraan yang mau masuk ke Sumbar. Sebagian besar kendaraan yang diputar balik di Pos Perbatasan di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Riau," tandas Satake.

Padangbai
Sementara itu, Satgas yang tergabung dalam Operasi Ketupat 2021 menemukan pemudik dengan modus menyelinap dalam mobil logistik di Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Bali. Ada belasan warga ditemukan sejak 6 Mei. Sebagian besar menyelinap ikut truk. Mereka menyamar mengaku sebagai kernet.
"Selain itu, mereka juga tidak dilengkapi surat-surat keterangan perjalanan ke luar kota," kata Kepala Pos Pelayanan Terpadu Padangbai, AKP I Made Dwi Susila. jon/Ant/G-1