3 Tahun Jokowi - Ma’ruf Amin, KontraS: Kemunduran Demokrasi Kian Nyata

Bertepatan dengan tiga tahun masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin yang jatuh pada 20 Oktober 2022 lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai keduanya telah gagal mewujudkan janji kampanye, khususnya dalam perkara penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Dalam catatan evaluatif atas kinerja pemerintahan dalam sektor HAM yang diterbitkan KontraS, salah satu Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) itu menilai janji Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara berkeadilan hanya merupakan lip service. Pasalnya, dalam setahun kebelakang KontraS mencatat begitu banyak langkah kontraproduktif yang ditempuh seperti halnya penyelenggaraan sidang pengadilan HAM Paniai yang berjalan buruk.

"Selama setahun terakhir, kami melihat bahwa upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat diarahkan pada pemutihan tanggung jawab pelaku, di sisi lain mengabaikan pemulihan terhadap korban," tulis KontraS dalam laporan bertajuk "Catatan 3 Tahun Jokowi- Ma'ruf Amin Tiga Tahun Bekerja, Kemunduran Demokrasi Kian Nyata".

Sama halnya dengan situasi di Papua yang dinilai KontraS kian memburuk dengan pemaksaan kepentingan Jakarta dan berlanjutnya eskalasi kekerasan. Jokowi dinilai KontraS telah gagal menyelesaikan situasi kemanusiaan di Papua yang semakin carut marut. Pendekatan keamanan, rentetan kekerasan, penyiksaan, penghilangan paksa hingga pembunuhan terhadap orang asli Papua (OAP) juga dilaporkan tak kunjung berakhir dilangsungkan.

"Rantai kekerasan yang tak kunjung berakhir tersebut harus dibarengi dengan pemaksaan kepentingan Jakarta di Papua. Hal tersebut terlihat dalam langkah pemerintahan Jokowi bersama DPR yang secara serampangan dan tergesa-gesa mengesahkan RUU Otsus (Otonomi Khusus) Papua dan RUU DOB. Ketika mereka menolak, represi justru menjadi jalan yang diambil, alih-alih membuka jalan dialogis," tulis KontraS.
Halaman Selanjutnya....