Trump Sebut ICC Berkekuatan Semu, Penegakan Hukum Dipertanyakan

Senin, 23 Nov 2026, 03:05 WIB

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyebut Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki "kekuatan semu" karena tidak didukung kewenangan nyata untuk menegakkan putusannya. Pernyataan tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai efektivitas lembaga peradilan internasional dalam menghadapi negara-negara besar.

"Mereka memiliki kekuatan palsu ini karena tidak memiliki kekuatan nyata yang mendukungnya," kata Trump dalam pengarahannya akhir pekan lalu.

Ket. Foto: Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. — Sumber: Brendan SMIALOWSKI/AFP

Trump mengklaim Tiongkok dan Russia juga mengecam penyalahgunaan wewenang ICC dalam pertemuan trilateral bersama Presiden China Xi Jinping dan Presiden Russia Vladimir Putin di Shenzhen.

Menurutnya, ICC tidak memiliki hak untuk menangkap kepala negara.

"Kami mengecam hal itu secara bersama-sama sebagai tiga negara yang paling penting dan kuat," ujarnya.

Sehari sebelumnya, Putin mengatakan ketiga pemimpin sepakat bahwa ICC kerap mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik, bukan hukum.

Pada Oktober lalu, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi terhadap ICC dengan melarang transaksi dengan lembaga tersebut. ICC mengecam kebijakan itu sebagai tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dinilai bertujuan mengganggu pekerjaan pengadilan serta mengintimidasi para stafnya.

Ketua ICC, Tomoko Akane, menegaskan lembaganya akan tetap menjalankan mandat untuk membela korban kejahatan serius meskipun menghadapi tekanan Amerika Serikat. Dalam laporan tahunan yang disampaikan melalui rekaman video di Majelis Umum PBB, Senin (2/11), Akane mengkritik upaya Washington yang dinilai menghambat proses peradilan internasional.

Akane tidak dapat menghadiri sidang secara langsung di New York karena larangan masuk ke AS sebagai bagian dari sanksi terhadap sejumlah pejabat ICC.

Posisi Lemah

Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (Untar), Hery Firmansyah, menilai pernyataan Trump mencerminkan persoalan mendasar dalam penegakan hukum internasional, terutama ketika ICC berhadapan dengan negara-negara yang memiliki kekuatan politik dan militer besar.

"Pernyataan Trump merupakan manifestasi sesungguhnya tentang posisi ICC yang kadang lambat dan lemah dalam merespons pelanggaran hukum yang menjadi domain mereka, terutama yang dilakukan negara adidaya," ujar Hery.

Menurut dia, upaya membawa kepala negara ke pengadilan internasional kerap menghadapi hambatan politik. Bahkan, pelaksanaan penangkapan terhadap pemimpin negara sulit dilakukan tanpa dukungan dan kerja sama negara-negara terkait.

Redaktur: Vitto Budi

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini, Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.