Jangan Takut! Petani Jagung Boleh Jual Di Atas HPP, Tidak Ada Pidana

Selasa, 17 Nov 2026, 15:45 WIB

JAKARTA -Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan, petani jagung boleh menjual jagungnya dengan harga di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Tidak ada larangan, apalagi ancaman pidana.

Banyak petani sempat takut gara-gara beredar kabar soal surat edaran Bapanas tentang sanksi pelanggaran HPP. Padahal, aturan itu bukan untuk petani.

Ket. Foto: Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan, petani jagung boleh menjual jagungnya dengan harga di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Tidak ada larangan, apalagi ancaman pidana — Sumber: istimewa

Deputi Bapanas, Hermawan, menjelaskan, HPP itu sebenarnya adalah harga paling rendah yang harus diterima petani. Ibaratnya jaring pengaman, supaya harga jagung tidak jatuh terlalu murah saat panen raya.

"Jadi tidak ada pemerintah melarang petani menjual harga di atas HPP. Yang wajib membeli jagung Rp 6.400 (sesuai HPP) itu adalah Bulog. Jadi pada saat harga lagi tinggi, pemerintah setop, yang beli adalah swasta," terang Hermawan saat bertemu asosiasi petani di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Jadi, siapa yang wajib patuh HPP?Jawabannya: Bulog. Bukan petani. Kalau harga jagung di petani sedang anjlok, Bulog wajib membeli sesuai HPP. Tapi kalau harga di pasar sedang tinggi, misalnya Rp 7.000 per kg, Bulog tidak bisa memaksa beli Rp 6.400. Silakan petani jual ke swasta dengan harga yang lebih tinggi. Itu boleh dan tidak dilarang.

"HPP adalah Harga Pembelian Pemerintah. Pemerintah itu siapa? Bulog. Jadi yang membeli dengan harga seperti ini adalah Bulog," ujar Hermawan.

"Harga yang ditetapkan seperti ini, Bulog beli. Ini sangat bermanfaat pada saat panen raya. Pada saat harga lagi jatuh. Bulog wajib membeli sesuai HPP," sambungnya.

Berapa HPP jagung sekarang?

Aturannya ada di Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025, diperkuat Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026. Rinciannya:

- Rp 5.500 per kg untuk jagung pipilan kering di tingkat petani, dengan kadar air 18-20 persen. Ini harga yang dibayar Bulog di petani.

- Rp 6.400 per kg untuk jagung di gudang Bulog, kadar air maksimal 14 persen, dalam bentuk kemasan.

- Rp 6.250 per kg untuk jagung di gudang Bulog, kadar air maksimal 14 persen, dalam bentuk curah.

Sampai pertengahan November, Bulog sudah menyerap jagung petani dalam negeri sebanyak 240,7 ribu ton. Pada Oktober saja, serapannya 2.308 ton, dan awal sampai pertengahan November 3.443 ton.

"Dengan adanya surat edaran ini kita menjaga petani. Makanya Bulog kan kita wajibkan serap kalau misalnya harga di petani rendah. Kalau Bulog, misalnya sekarang Rp 7.000, Bulog kan tidak bisa serap karena harga pemerintah Rp 6.400, silakan dari swasta nyerap, boleh, itu tidak dilarang. Tidak ada pidananya," pungkas Hermawan.

Petani akhirnya lega

Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jember, Jumantoro, mengaku sempat khawatir. Di lapangan, banyak pedagang yang menakut-nakuti petani dengan bilang bisa dipenjara kalau jual di atas HPP.

"Jadi kami tidak ingin surat edaran itu menjadi polemik, karena pada saat petani menjual jagungnya, alasannya dampak dari surat edaran. Takut dipenjara (kata) pedagang, sehingga kami paksa ingin ketemu. Saya terima kasih kepada Pak Deputi," ungkap Jumantoro.

Setelah mendapat penjelasan langsung dari Bapanas, petani jadi tercerahkan.

"Keterbukaan Pak Hermawan ini menjadi cerah buat kami. Menjadi apa? Buat kami-kami semuanya, kami selaku petani merasa bangga hari ini. Ternyata ketakutan itu karena salah persepsi," ungkapnya.

Hal yang sama juga ditegaskan Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Ia memastikan, target penindakan pemerintah itu bukan petani atau pedagang kecil, tapi pelaku usaha besar yang mempermainkan harga.

“Ketentuan denda dan penjara itu bagi yang mempermainkan harga. Dan itu berlaku untuk distributor dan produsen khusus yang level atas. Yang melakukan itu produsen dan distributor besar,” tegas Amran di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/11/2026).

Menurut Amran, praktik manipulasi harga tidak boleh dibiarkan karena merugikan masyarakat. Tapi penegakan aturan tidak boleh disalahartikan sebagai upaya menekan pedagang kecil.

  • swasembada pangan
  • Badan Pangan Nasional (Bapanas)
  • HPP jagung

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.