RI Kalah Cepat dari Vietnam dalam Pengembangan PLTS

Selasa, 17 Nov 2026, 00:00 WIB

Pengembangan PLTS di Indonesia butuh 7,5 bulan, sedangkan Vietnam hanya 3 bulan. Selisih waktu tersebut berpotensi menambah biaya proyek dan melemahkan daya saing investasi.

JAKARTA - Indonesia tertinggal dari Vietnam dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk sektor industri. Di forum COP31, Antalya, Turki, INDEF Green Transition Initiative (INDEF-GTI) menyebut pengembangan proyek PLTS komersial dan industri di Indonesia membutuhkan 7,5 bulan, sedangkan di Vietnam hanya tiga bulan.

Ket. Foto: Transisi Energi - Daerah Penghasil Batu Bara Perlu Siapkan Ekonomi Alternatif — Sumber: antara

Selisih 4,5 bulan itu berpotensi meningkatkan biaya proyek dan mengurangi daya saing Indonesia dalam menarik investasi hijau.

“Di Indonesia, proyek surya untuk sektor komersial dan industri diperkirakan memerlukan sekitar 7,5 bulan, dibandingkan dengan tiga bulan di Vietnam,” ujar Head of Energy Transition & Carbon Pricing INDEF-GTI, Saraya Cita Asmarani, dalam dialog Deploying Renewable Energy in Emerging Economies di All In Pavilion pekan lalu.

Saraya menilai lambatnya pengembangan membuat potensi PLTS kawasan industri belum tergarap maksimal. Kajian INDEF-GTI bersama Systemiq menyebut potensi 21 gigawatt peak (GWp) di kawasan industri dapat menarik investasi hingga 13,3 miliar dollar AS atau sekitar 242,3 triliun rupiah.

Kapasitas itu setara seperlima target PLTS nasional 100 GWp yang dicanangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dengan asumsi kandungan dalam negeri 40 persen, pembangunannya diperkirakan menambah produk domestik bruto (PDB) 10,7 miliar dollar AS selama konstruksi. Operasi dan pemeliharaan pembangkit diproyeksikan menyumbang 3,1 miliar dollar AS per tahun.

Dari sisi ketenagakerjaan, pengembangan tersebut diperkirakan menghasilkan dampak setara 1,91 juta tahun kerja, termasuk 522 ribu tahun kerja langsung. Potensi tersebut membutuhkan percepatan proyek dan kesiapan infrastruktur.

“Kebutuhan daya di kawasan industri dapat menjadi dasar untuk menentukan lokasi PLTS dan menyiapkan sambungan jaringan agar listrik tersedia saat kapasitas produksi bertambah,” kata Saraya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, INDEF-GTI mendorong pendekatan Kawasan Energi Terbarukan atau Renewable Energy Zones (REZs). Konsep ini mengintegrasikan perencanaan lokasi pembangkit dan jaringan transmisi sejak awal berdasarkan kebutuhan listrik industri.

Sejumlah negara menerapkan pendekatan serupa. Afrika Selatan menyediakan lahan bagi produsen teknologi energi bersih di Kawasan Ekonomi Khusus Atlantis. Australia merencanakan jaringan transmisi bersamaan dengan pembangunan pembangkit, sedangkan Tiongkok mengembangkan kawasan industri nol karbon dengan kepastian kebijakan.

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti, yang memaparkan kajian tersebut dalam forum Where Clean Power Meets Industry di Asia Climate Solutions Pavilion, Jumat (13/11/2026), menekankan bahwa manfaat ekonomi pengembangan PLTS bergantung pada keterlibatan pemasok dalam negeri dan kesiapan jaringan listrik.

Penyesuaian kontrak

Selain mempercepat pembangunan energi surya, INDEF-GTI menyoroti tantangan peralihan dari energi fosil. Saraya menilai transisi tersebut perlu disertai penyesuaian kontrak listrik agar PT PLN (Persero) dapat mengurangi pasokan dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tanpa terus menanggung biaya yang sama.

Bagi daerah penghasil batu bara, penurunan permintaan ekspor dinilai perlu menjadi momentum untuk menyiapkan sumber pendapatan alternatif. Saraya mengusulkan agar sebagian penerimaan pertambangan dialokasikan sejak dini untuk mengembangkan industri baru dan membuka lapangan kerja.

Esther juga menekankan pentingnya pembiayaan terjangkau untuk membangun pembangkit energi bersih, jaringan, dan penyimpanan listrik. Dukungan internasional diperlukan untuk membantu menyelesaikan kewajiban kontrak pembangkit fosil sekaligus melindungi pekerja selama masa transisi.

Dr. Wang Weiquan dari Chinese Renewable Energy Industry Association memaparkan dukungan kebijakan dan infrastruktur bagi PLTS kawasan industri Tiongkok. Kylie Turner dari Climateworks Centre menyoroti perencanaan jaringan transmisi di Australia yang dilakukan bersamaan dengan pembangunan pembangkit.

Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari juga menilai kebutuhan listrik industri harus menjadi dasar penentuan lokasi PLTS dan sambungan jaringan agar pasokan tersedia saat kapasitas produksi meningkat.

  • Transisi Energi

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.