Bisa Memukul UMKM, Indonesia Masih Tertinggal dalam Antisipasi Ancaman Serangan Siber AI

Sabtu, 21 Nov 2026, 05:55 WIB

SURABAYA - Perkembangan kecerdasan buatan yang kini bisa dimanfaatkan untuk melakukan serangan siber secara otomatis menuntut kesiapan semua pihak untuk lebih siap menghadapi ancaman digital sudah berubah jauh lebih cepat dibandingkan pola pengamanan yang selama ini diterapkan. 

Google baru-baru ini telah memperingatkan bahwa peretas kini mulai memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk menemukan celah keamanan, merancang perangkat lunak berbahaya, hingga melancarkan serangan secara otomatis tanpa harus mengendalikan setiap tahapan secara manual.

Ket. Foto: Pelaku UMKM juga bisa ikut terpukul karena mereka semakin bergantung pada platform digital, tetapi belum tentu punya kemampuan untuk membangun perlindungan siber yang memadai. — Sumber: Istimewa

Namun, menurut pakar sosiologi ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, kesenjangan SDM nasional yang ada menjadi persoalan serius untuk mengantisipasi potensi ancaman tersebut. 

Menurutnya, dari perspektif sosial ekonomi, kesiapan menghadapi ancaman AI tidak cukup hanya dengan membeli perangkat keamanan atau membangun pusat data. Kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. 

Tanpa tenaga ahli yang mampu memahami cara kerja AI sekaligus mendeteksi penyalahgunaannya, Indonesia berisiko semakin sulit melindungi sistem digital yang digunakan masyarakat maupun dunia usaha.

"Teknologi boleh berkembang sangat cepat, tetapi kalau orang-orang yang bertugas menjaga sistemnya tidak punya kemampuan yang sepadan, ya kita akan selalu tertinggal. Ini bukan cuma persoalan kekurangan tenaga ahli siber, tetapi juga bagaimana pendidikan dan pelatihan kita mampu mengikuti perubahan teknologi. Jangan sampai kita menjadi pengguna AI yang sangat aktif, tetapi tidak punya cukup orang untuk melindungi diri dari penyalahgunaannya."

Dia mengatakan bahwa Indonesia perlu menyadari bahwa persoalannya bukan lagi sekadar menghadapi peretas yang bekerja secara manual, melainkan sistem AI yang mampu mencari celah dan menyerang dalam waktu singkat.

"Kalau melihat perkembangan sekarang, saya kira Indonesia belum benar-benar siap menghadapi ancaman seperti ini. Kita masih banyak berkutat pada persoalan keamanan digital yang mendasar, sementara di luar sana teknologi AI sudah bisa dipakai untuk melakukan serangan secara otomatis. Artinya, kecepatan ancaman sudah jauh melampaui kesiapan kita dalam mengantisipasinya."

Bisa menjadi persoalan ekonomi masyarakat

Dia menjelaskan, ketergantungan terhadap layanan digital membuat serangan siber berbasis AI berpotensi menimbulkan dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar kebocoran data. Gangguan pada layanan perbankan, perdagangan elektronik, transportasi, hingga sistem pemerintahan dapat menghambat kegiatan ekonomi dan merugikan masyarakat. Kelompok usaha kecil juga bisa menghadapi risiko karena umumnya memiliki kemampuan dan anggaran keamanan digital yang lebih terbatas.

"Jangan melihat serangan siber ini hanya sebagai urusan perusahaan teknologi atau pemerintah. Kalau sistem pembayaran terganggu, data pelanggan dicuri, atau layanan publik lumpuh, yang merasakan dampaknya juga masyarakat biasa. Pelaku UMKM pun bisa ikut terpukul karena mereka semakin bergantung pada platform digital, tetapi belum tentu punya kemampuan untuk membangun perlindungan siber yang memadai. Jadi, ancaman AI ini pada akhirnya juga bisa menjadi persoalan ekonomi."

Menurut Bagong, ancaman serangan yang digerakkan AI menuntut perubahan pendekatan dalam menjaga keamanan digital. Pemerintah, perusahaan teknologi, lembaga keuangan, dan sektor usaha perlu membangun sistem pertahanan yang mampu mendeteksi serta merespons serangan secara cepat. Pengamanan tidak bisa lagi hanya mengandalkan tindakan setelah insiden terjadi, tetapi harus diarahkan pada pencegahan dan pemantauan berkelanjutan.

"Pemerintah perlu membangun koordinasi yang kuat, sementara perusahaan juga harus menganggap keamanan siber sebagai investasi, bukan sekadar biaya tambahan. Kalau tidak ada perubahan cara berpikir, kita akan terus berada dalam posisi mengejar ketertinggalan."

Sebelumnya, Dosen Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM) Universitas Airlangga, Maryamah, mengungkap lemahnya regulasi perlindungan data, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital, serta lambatnya adopsi teknologi keamanan terbaru menjadi kombinasi yang membuat kejahatan siber terus berkembang. 

“Justru individu biasa yang sering menjadi target karena minimnya kesadaran akan keamanan digital. Semakin mudah seseorang memberikan informasi pribadinya di internet, semakin besar pula peluang mereka menjadi korban,” jelasnya. 

Kesadaran Digital yang Masih Rendah

Maryamah mengutip hasil survei Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Katadata Insight Center (KIC) pada 2022, yang menunjukkan bahwa hanya 24,1 persen pengguna internet di Indonesia yang mampu membedakan email berisi malware atau phising. Lebih mengkhawatirkan lagi, 32,3 persen tidak mengetahui cara menggunakan aplikasi antivirus, dan hanya 34,3 persen yang memahami bagaimana melaporkan penyalahgunaan di media sosial.

Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami bagaimana melindungi diri mereka dari serangan digital. Phishing, misalnya, peretas paling sering menggunakan metode ini untuk mencuri data korban. Dalam skema ini, pelaku berpura-pura menjadi lembaga resmi seperti bank atau marketplace untuk mengelabui korban agar memberikan informasi sensitif mereka. 

“Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi di internet, menggunakan kata sandi yang lebih kuat, serta selalu memeriksa sumber sebelum mengklik tautan atau mengunduh file. Ini hal-hal kecil, tapi sangat berpengaruh dalam mencegah serangan siber,” ujarnya.

Selain itu, lemahnya regulasi juga menjadi faktor yang memperparah situasi. Indonesia memang telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), namun implementasi dan pengawasannya masih belum optimal. “Di banyak negara lain, kebocoran data ditanggapi dengan sangat serius dan bisa berujung pada sanksi besar bagi oknum yang lalai dalam melindungi informasi pelanggan mereka,” kata Maryamah.

Kasus kebocoran data pernah menimpa Indonesia. Kasus yang melibatkan jutaan informasi pribadi pengguna di Indonesia mulai dari data pelanggan e-commerce, aplikasi pinjaman online, hingga informasi pengguna layanan telekomunikasi. Semuanya data pernah bocor dan diperjualbelikan di dark web. “Saat ini, kita butuh aturan yang lebih tegas dan hukuman yang benar-benar bisa memberikan efek jera,” tambahnya.

Redaktur: Selocahyo Basoeki Utomo S

Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.