Denda Parkir Ilegal di Jakarta Diusulkan Naik 10 Kali Lipat, Maksimal Rp500 Juta

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mendorong kenaikan denda bagi operator atau pengelola parkir tanpa izin hingga Rp500 juta. Usulan ini disiapkan untuk memperkuat penegakan aturan sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang menjalankan pengelolaan parkir secara ilegal.

Eks Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menilai sanksi sekitar Rp50 juta yang selama ini dikenakan kepada sejumlah pengelola parkir bermasalah belum cukup efektif. Menurut dia, besaran denda tersebut berisiko dianggap sebagai konsekuensi biasa oleh pelanggar sehingga tidak mendorong mereka menghentikan praktik ilegal.

“Kalau dendanya hanya Rp50 juta, tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah. Karena itu, kami merekomendasikan sanksi hingga Rp500 juta,” ujar Jupiter, beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, peningkatan sanksi diperlukan agar operator parkir lebih patuh terhadap ketentuan perizinan dan tidak mengabaikan aturan yang berlaku. Dengan denda yang lebih tinggi, pelaku usaha diharapkan mempertimbangkan konsekuensi hukum sebelum menjalankan kegiatan tanpa izin.

Jupiter juga mencontohkan penerapan aturan di Singapura sebagai salah satu bahan pembelajaran bagi Jakarta. Menurut dia, negara tersebut menerapkan sanksi tegas terhadap berbagai pelanggaran ketertiban di ruang publik.

Pendekatan tersebut, kata Jupiter, dapat menjadi referensi dalam memperkuat penegakan aturan di Ibu Kota. Besaran sanksi dinilai perlu diperhatikan agar pelanggaran tidak dianggap sebagai tindakan yang dapat dilakukan tanpa konsekuensi berarti.

“Jika dendanya terlalu rendah, pelanggar akan mudah menyepelekan aturan,” tandas Jupiter.

Meski demikian, pembenahan tata kelola perparkiran tidak cukup hanya dilakukan melalui penertiban di lapangan. Jupiter menilai diperlukan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan temuan serta rekomendasi Pansus ditindaklanjuti.

Ia berharap rekomendasi Pansus Tata Kelola Perparkiran dapat menjadi landasan untuk memperbaiki kebijakan dan memperkuat pengawasan terhadap kegiatan usaha parkir. Penindakan terhadap operator yang beroperasi tanpa izin juga diharapkan berjalan lebih konsisten.

Melalui usulan kenaikan denda tersebut, DPRD DKI Jakarta mendorong agar aturan perparkiran diterapkan secara lebih tegas. Penguatan sanksi diharapkan dapat mencegah praktik pengelolaan parkir ilegal kembali terulang di Jakarta.