UMP Jakarta Naik 7,1 Persen, Pengusaha Ingatkan Tekanan Biaya dan Lapangan Kerja

Jumat, 20 Nov 2026, 20:45 WIB

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan kebijakan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 antara peningkatan kesejahteraan pekerja, kemampuan perusahaan, dan penciptaan lapangan kerja.

Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan kalangan pengusaha dapat menerima penetapan UMP Jakarta 2027 sepanjang prosesnya dilakukan sesuai ketentuan dan melalui pembahasan Dewan Pengupahan.

Ket. Foto: Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang memberikan keterangan kepada wartawan mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 di sela Pelantikan BPP HIPMI masa bakti 2026–2029 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Jumat (20/11). — Sumber: Antara

"Nah, tentu kalau kita lihat dari sisi prosesnya, itu kan sudah sesuai aturan," kata Sarman saat ditemui usai Pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) di Jakarta, Jumat (20/11).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan, naik Rp407.065 atau 7,10 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026.

Meski menerima proses penetapan tersebut, Sarman mengingatkan kemampuan setiap perusahaan dalam memenuhi kenaikan upah berbeda-beda, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi dunia usaha.

"Sebenarnya sudah cukup berat," ujarnya.

Menurut Sarman, tekanan tersebut berasal dari fluktuasi harga energi dan gas, biaya logistik, serta pergerakan nilai tukar rupiah yang turut memengaruhi biaya produksi, terutama bagi perusahaan yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Karena itu, ia menilai kondisi keuangan dan prospek usaha perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pengupahan agar kenaikan upah tidak mengabaikan kemampuan perusahaan mempertahankan operasional dan kegiatan produksinya.

Terkait perusahaan yang belum mampu memenuhi upah minimum, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja mengatur mekanisme permohonan pengecualian kepada gubernur dengan persyaratan kesepakatan bipartit dan audit eksternal.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menekankan kebijakan pengupahan perlu diarahkan tidak hanya untuk melindungi pekerja, tetapi juga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Jadi harapannya adalah apa pun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, itu bisa memberikan kesempatan kerja juga buat seluruh masyarakat Indonesia," kata Ajib.

Ia menjelaskan besaran indeks tertentu atau alfa dalam formula penghitungan upah minimum menjadi salah satu perhatian pengusaha karena berkaitan dengan kemampuan dunia usaha menyesuaikan biaya tenaga kerja.

Menurut Ajib, kebijakan pengupahan perlu diimbangi insentif pemerintah yang dapat membantu perusahaan menjaga keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan kapasitas penyerapan tenaga kerja.

"Kita ingin menjadi partner yang bisa menyerap tenaga kerja yang berkualitas," ujarnya.

Tantangan penyerapan tenaga kerja masih terlihat dari data ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) DKI Jakarta pada Agustus 2026 sebesar 5,75 persen, turun 0,30 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan jumlah penganggur sekitar 318 ribu orang.

Secara nasional, TPT pada Agustus 2026 mencapai 4,75 persen atau setara 7,38 juta orang. Di sisi lain, pekerja sektor informal masih mendominasi dengan porsi 57,93 persen dari total 147,98 juta penduduk bekerja.

Tindak Tegas

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan penetapan UMP 2027 telah melalui pembahasan bersama unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha, dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha.

Ia menegaskan pemerintah daerah akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak menerapkan ketentuan UMP 2027.

"Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu," kata Pramono di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat.

Pramono mengakui keputusan penetapan UMP tidak mungkin memuaskan seluruh pihak, baik buruh maupun pengusaha. Namun, ia menilai pemerintah telah berupaya mengambil jalan tengah melalui besaran kenaikan yang mempertimbangkan berbagai kepentingan.

"Begitu saya sudah mengeluarkan Pergub (Peraturan Gubernur) mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan enggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha," jelas Pramono.

Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta berupaya menetapkan kebijakan yang moderat dan rasional agar dapat diterima berbagai pihak, sekaligus memperhatikan aspek kesejahteraan dan keberlangsungan ekonomi.

"Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KLH-nya," ujar Pramono.

Dengan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,1 persen, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan memastikan peningkatan upah benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan pekerja tanpa menghambat kemampuan dunia usaha mempertahankan operasional maupun membuka lapangan kerja baru.

  • Upah Minimum Provinsi (UMP)

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.