Laut Kaya, Modal Terbatas: Asia Tenggara Butuh Investasi 2,13 Triliun Dolar AS untuk Ekonomi Biru
Jumat, 20 Nov 2026, 19:10 WIBJAKARTA – Pengembangan ekonomi biru menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.
Besarnya potensi laut Indonesia belum sepenuhnya dioptimalkan untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Tantangan utamanya terletak pada kemampuan menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya laut dengan perlindungan ekosistem, sehingga kekayaan maritim tidak hanya menghasilkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan kebutuhan investasi ekonomi biru di Asia Tenggara hingga 2030 diperkirakan mencapai 2,13 triliun dolar Amerika Serikat (AS).
Adapun dukungan bantuan pembangunan resmi (Official Development Assistance/ODA) terkait kelautan rata-rata hanya sekitar 680 juta dolar AS per tahun pada 2022-2023.
“Kesenjangan ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar untuk memobilisasi sumber pembiayaan, khususnya dari sektor swasta dan lembaga pembiayaan pembangunan,” katanya, saat membuka sesi di Paviliun ASEAN pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), di Antalya, Türkiye, dari keterangan resmi, di Jakarta, Jumat (20/11).
Wamen Febrian menekankan bahwa kesenjangan investasi ekonomi biru tidak semata-mata disebabkan keterbatasan ketersediaan pendanaan.
Kesiapan proyek yang masih terbatas, kebijakan yang belum terintegrasi, kesenjangan kapasitas, keterbatasan data, serta belum kuatnya portofolio proyek yang layak dibiayai menjadi tantangan dalam menarik investasi ke sektor ekonomi biru.
Untuk mempercepat implementasi proyek tersebut, dia menyoroti perlunya tiga perubahan pendekatan. Pertama, mengubah gagasan proyek potensial menjadi proyek yang siap menarik investasi.
Selanjutnya adalah mengintegrasikan pembiayaan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan pembangunan. Terakhir, mengukur keberhasilan tidak hanya berdasarkan besarnya pembiayaan, tetapi juga melalui perbaikan ekosistem, penguatan ketahanan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan.
Sejumlah sektor dinilai berpeluang untuk dikembangkan melalui pendekatan tersebut, antara lain rehabilitasi mangrove, akuakultur berkelanjutan, infrastruktur pesisir yang tangguh, serta rantai nilai ekonomi rendah emisi.
Namun, menurut Wakil Kepala Bappenas, pengembangan berbagai inisiatif tersebut membutuhkan dukungan perencanaan proyek yang matang, model bisnis yang layak, ketersediaan data yang andal, dan mitigasi risiko investasi.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya turut mendorong negara anggota ASEAN menyiapkan proyek ekonomi biru yang layak dibiayai dan dapat menurunkan emisi atau memperkuat ketahanan pesisir
Febrian mengangkat tradisi sasi di Maluku, yaitu masyarakat pesisir yang menyepakati masa jeda pemanfaatan sumber daya laut agar alam pulih sebelum panen dilanjutkan.
Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa lima modal dalam Kerangka Ekonomi Biru ASEAN (ASEAN Blue Economy Implementation Plan) saling melengkapi, yaitu modal alam, finansial, manusia, sosial, dan fisik.
Sebagai contoh, ekosistem pesisir yang sehat dan infrastruktur pelabuhan yang tangguh disebut dapat mengurangi risiko banjir dan gangguan operasional. Tenaga terampil, pembiayaan, dan keterlibatan masyarakat turut membantu dalam menjaga manfaat tersebut.
“Tantangan kita bukan hanya memobilisasi lebih banyak modal, tetapi juga membangun sistem yang lebih kuat untuk mengarahkan sumber daya ke berbagai inisiatif yang kredibel, dipersiapkan dengan baik, dan siap menerima investasi,” ujar Wamen PPN.
Febrian menegaskan bahwa tantangan kelautan di kawasan ASEAN saling terhubung, sehingga membutuhkan kerja sama regional yang lebih konkret. Karena itu, kolaborasi antar negara perlu diarahkan pada pertukaran pengetahuan dan pengembangan solusi yang dapat diadaptasi, dibiayai, dan diperluas penerapannya di berbagai negara anggota ASEAN.
“Babak berikutnya dari ekonomi biru ASEAN tidak hanya ditentukan oleh komitmen yang kita buat, tetapi oleh hasil yang kita wujudkan. ASEAN Blue Economy Framework memberikan arah, Five Blue Capitals menjadi fondasi, ilmu pengetahuan dan bukti memperkuat kredibilitas, sementara investasi, inovasi, dan kemitraan menjadi sarana untuk mewujudkannya,” ujar dia pula.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Antara
Berita Terkait:
-
Kejadian Luar Biasa, Pemkab Sleman Selidiki Dugaan Keracunan Makanan di Cangkringan
-
Sapu Bersih Maling Motor, Polda Jambi Bongkar 88 Kasus dan Gulung 111 Tersangka
-
Komisi X DPR Blusukan ke Sekolah Terdampak Bencana di Padang, Apa yang Ditemukan?
-
Marcella Zalianty Angkat Kisah Pemberontakan Bersenjata Terbesar Indonesia Melawan Jepang, Kenalkan Kepahlawanan Supriyadi ke Layar Lebar
-
Kenapa Indonesia Masih Jadi Incaran Investor? Bos Hotel Global Ungkap Rahasianya
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.