- Home
- ›
- Megapolitan
- ›
- UMP Jakarta 2027 Naik 7,1 ...
UMP Jakarta 2027 Naik 7,1 Persen, Kini Tembus Rp6,13 Juta
Jumat, 20 Nov 2026, 13:13 WIBJakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941, naik 7,1 persen atau Rp407.065 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp5.729.876.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang UMP 2027 yang telah ditandatangani pada Jumat.
"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub (keputusan gubernur) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941," kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (20/11).
Pramono menjelaskan penetapan besaran UMP tersebut dilakukan setelah melalui pembahasan di Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Kenaikan tahun ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP 2026 yang sebesar 6,1 persen.
Ia mengatakan penetapan UMP merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Pramono mengakui proses pembahasan berlangsung cukup intensif, tetapi dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Terus terang, Saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah mengawal proses penetapan UMP 2027 menjelang tenggat pada 21 November 2026.
Tito mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan tahapan penentuan upah minimum melalui pembahasan yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan pengusaha.
"Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan," kata Tito di Balai Kota, Selasa.
Ia meminta gubernur menginstruksikan dinas tenaga kerja di daerah masing-masing untuk segera berkomunikasi dengan Dewan Pengupahan, serikat pekerja, serta kalangan pengusaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kadin.
Menurut Tito, komunikasi dan mediasi diperlukan untuk mencari jalan tengah agar penetapan upah minimum dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.
"Saya kemarin menganjurkan untuk menuju tanggal 21 itu, (pemerintah) provinsi, ya ditugaskanlah kepala dinas tenaga kerja, segera komunikasi dengan Dewan Pengupahan, buruh, dan Kadin, Apindo di daerahnya sehingga bisa bertemu solusi yang terbaik untuk tiap daerah," ungkap Tito.
- Upah Minimum Provinsi (UMP)
Redaktur: Andes Tanjung
Penulis: Antara
Berita Terkait:
-
Bantuan Paket Sembako untuk Warga Kurang Mampu di Kawasan Sekitar Lapas Tondano
-
Wacana Ojol Jadi Karyawan Platform Dinilai Berpotensi Ganggu Ekosistem Ekonomi Digital
-
Geger Ritual Satanik di Acara Karnaval Maulid Nabi di Pekalongan, MUI Angkat Bicara
-
Melimpahnya Pasokan Buah Musiman Picu Penurunan Harga Semangka
-
Perjuangan Berbuah Manis, 11 Mahasiswa Angkatan Pertama Anak Mitra Grab Raih Gelar Sarjana
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.