Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Menuai Penolakan, Pemerintah Diminta Tak Gegabah
Selasa, 17 Nov 2026, 06:00 WIBSerang - Wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai perhatian dan penolakan dari sejumlah pihak. Pemerintah diminta tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum memastikan kelayakan habitat tujuan, risiko translokasi, serta keselamatan satwa langka tersebut.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan Taman Nasional Alas Purwo merupakan salah satu calon lokasi potensial untuk dikaji sebagai habitat kedua badak jawa. Namun, gagasan tersebut masih sebatas wacana dan belum disertai rencana terperinci maupun keputusan resmi mengenai pemindahan satwa.
âPenyebutan Alas Purwo belum merupakan keputusan resmi penetapan lokasi maupun keputusan pelaksanaan translokasi,â kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi dalam keterangan resmi, Minggu (15/11).
Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing, Kamis (12/11). Ia mengungkapkan adanya gagasan memindahkan sejumlah badak jawa dari TNUK ke Alas Purwo untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana alam, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami.
Menurut Kemenhut, gagasan pengembangan habitat kedua sebenarnya telah berkembang sejak dekade 1980-an. Langkah tersebut bertujuan mengurangi kerentanan populasi badak jawa yang saat ini terkonsentrasi di satu kawasan, termasuk terhadap ancaman bencana, penyakit, dan gangguan habitat.
Ristianto mengatakan Alas Purwo memiliki potensi untuk ditelaah lebih lanjut. Namun, penetapannya sebagai habitat kedua harus didasarkan pada kajian menyeluruh dan perbandingan dengan kawasan alternatif lainnya.
Kajian tersebut harus mencakup kebutuhan biologis badak jawa, mulai dari ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, tempat berkubang, luas habitat efektif, ruang jelajah, hingga kondisi lingkungan.
Selain itu, pemerintah harus memperhitungkan potensi konflik dengan manusia, interaksi dengan satwa setempat, persaingan sumber daya, risiko penularan penyakit, serta dampaknya terhadap keseimbangan ekosistem.
âPenyebutan Alas Purwo sebagai calon yang sangat potensial untuk habitat kedua badak jawa belum dapat diartikan bahwa seluruh persyaratan kelayakannya telah terpenuhi,â ujarnya.
Risiko Kematian
Di tengah rencana tersebut, masyarakat Badui justru meminta pemerintah mempertimbangkan kembali gagasan pemindahan badak jawa dari habitat aslinya.
Tetua adat Badui sekaligus Kepala Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Jaro Oom, mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian ilmiah secara cermat karena proses pemindahan berpotensi menimbulkan risiko kematian bagi satwa yang terancam punah tersebut.
"Kita khawatir pemindahan badak dari TNUK Pandeglang keluar daerah menimbulkan ancaman kematian terhadap satwa langka itu," kata Jaro Oom saat dihubungi di Lebak, Senin.
Menurut dia, masyarakat Badui mendukung penguatan perlindungan badak jawa di TNUK karena satwa tersebut telah menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Banten.
Dia menilai ekosistem Ujung Kulon selama ini telah menyediakan kebutuhan habitat badak jawa, termasuk sumber pakan, rawa-rawa, dan kubangan.
"Kami berharap Badak Jawa itu perlu kajian ilmiah dan tetap dilestarikan di ekosistem aslinya di TNUK dan jangan direlokasi ke Alas Purwo Jatim," ujarnya.
Penolakan serupa disampaikan Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi. Dia meminta pemerintah pusat mengkaji ulang wacana pemindahan badak jawa ke luar Kabupaten Pandeglang.
Menurut Iing, keberadaan badak jawa tidak hanya berkaitan dengan upaya pelestarian satwa langka, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan daerah.
Dia memahami wacana pemindahan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap ancaman bencana, termasuk potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Namun, pemerintah diminta mempertimbangkan secara matang dampak kebijakan tersebut.
"Kami minta pemerintah pusat agar mengkaji ulang wacana pemindahan badak Jawa ke luar Kabupaten Pandeglang," katanya.
Sementara itu, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten secara tegas menolak wacana translokasi badak jawa dari TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo.
Ketua GMNI Banten Endang Kurnia menilai pemindahan satwa tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk menjawab ancaman bencana di kawasan Ujung Kulon.
"Kami menolak apabila pemindahan badak jawa dijadikan jalan pintas untuk menjawab persoalan ancaman bencana di Ujung Kulon. Jangan sampai atas nama penyelamatan, pemerintah justru mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan ekologis baru," kata Endang dalam keterangan tertulis yang diterima di Tangerang, Minggu.
Dia mengatakan badak jawa merupakan satwa endemik yang terancam punah dan memiliki keterikatan ekologis dengan habitat alaminya di Ujung Kulon. Karena itu, setiap kebijakan terkait kelangsungan hidup satwa tersebut harus didasarkan pada kajian ilmiah yang mendalam, transparan, serta melibatkan ahli konservasi dan masyarakat setempat.
Menurut Endang, jika kekhawatiran pemerintah berkaitan dengan potensi tsunami akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik di Selat Sunda, langkah yang mesti diperkuat adalah perlindungan dan mitigasi bencana di habitat asli badak jawa.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan kawasan konservasi, perlindungan ekosistem, serta penguatan kapasitas pengelolaan TNUK.
Dia juga mengingatkan bahwa Alas Purwo bukan kawasan kosong yang dapat langsung digunakan sebagai lokasi pemindahan. Taman nasional tersebut memiliki keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem tersendiri yang harus dilindungi.
GMNI Banten mendesak Kemenhut membuka ruang partisipasi publik serta memaparkan hasil kajian kelayakan habitat, risiko translokasi, dan potensi dampak jangka panjang terhadap populasi badak jawa.
"Ujung Kulon bukan sekadar titik koordinat di peta konservasi, melainkan benteng terakhir habitat alami badak jawa. Negara seharusnya hadir memperkuat perlindungan Ujung Kulon, bukan terburu-buru mewacanakan pemindahan tanpa prinsip kehati-hatian," kata Endang.
- badak Jawa
Redaktur: Andes Tanjung
Penulis: Antara
Berita Terkait:
-
Kabar Baik bagi Pemilik Kendaraan! Samsat Keliling Layani 14 Wilayah Jadetabek
-
Mengapa Van Dijk dan Brobbey Absen Bela Belanda di Jeda Internasional November, Ternyata Ini Penyebabnya
-
Trump Batalkan Pencalonan Jared Isaacman untuk Pimpin NASA, Picu Ketidakpastian Baru
-
WNI yang Berlibur di Malaysia Antusias Sambut Presiden Prabowo
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.