• Home
  • ›
  • Daerah
  • ›
  • Pemkot Samarinda Matangkan...

Pemkot Samarinda Matangkan Skema Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 2027 di Tengah Efisiensi

Jumat, 20 Nov 2026, 05:40 WIB

SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur, mematangkan skema pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) 2027 di tengah efisiensi keuangan daerah.

"Probebaya tetap menjadi prioritas utama. Kondisi keuangan daerah saat ini membutuhkan pengelolaan yang lebih cermat menyusul dinamika transfer keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi," kata Wali Kota Samarinda Andi Harun di Samarinda, Kamis (19/11).

Ket. Foto: Wali Kota Samarinda Andi Harun di Samarinda, Kamis (19/11). — Sumber: antara foto

Ia mengumpulkan seluruh camat dan lurah se-Kota Samarinda untuk meminta masukan terkait penyesuaian komposisi program berbasis rukun tetangga (RT) tersebut.

Rapat tersebut dihadiri jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pelaksana Tugas Asisten I, Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat, Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kepala Bagian Pemerintahan.

Ia menjelaskan dinamika fiskal mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja tanpa mengorbankan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Terkait dengan kewajiban tahun berjalan, ia memastikan seluruh alokasi Probebaya 2026 yang masih dalam proses pencairan akan tuntas sebelum akhir tahun.

"Probebaya tahun ini telah dialokasikan dan dipastikan terbayar lunas pada tahun ini. Jajaran kewilayahan tidak perlu khawatir," ujarnya.

Untuk perencanaan pada 2027, Pemkot Samarinda menyiapkan skenario anggaran yang realistis sesuai kemampuan fiskal daerah dengan proyeksi plafon tidak melampaui alokasi pada 2026.

Andi Harun menginstruksikan Bagian Pemerintahan menyusun dua opsi skenario anggaran sebagai bahan kajian lebih lanjut.

Ia menilai penetapan skema tidak dapat diseragamkan karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda.

Dalam forum tersebut, sejumlah pimpinan wilayah menyampaikan pandangan terkait dengan proporsi anggaran antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik.

Camat Palaran mengusulkan agar dana Probebaya 2027 lebih diprioritaskan untuk kegiatan pemberdayaan, seperti layanan kesehatan masyarakat, pos pelayanan terpadu (posyandu), dan gotong royong agar tetap berjalan optimal jika terjadi penyesuaian plafon.

Lurah Gunung Lingai menekankan pentingnya mempertahankan pembiayaan kebutuhan dasar warga, meliputi dukungan jaminan kesehatan (BPJS), pemberian makanan tambahan (PMT), kegiatan kelompok masyarakat, serta pendataan dasawisma.

Camat Samarinda Ilir menyoroti pentingnya perencanaan sejak dini agar pengaturan komposisi anggaran selaras dengan waktu pelaksanaan di lapangan.

Di sisi lain, beberapa lurah mengusulkan agar porsi pembangunan sarana prasarana fisik dan pengadaan barang tetap dipertimbangkan menyesuaikan kondisi geografis setempat.

Menanggapi beragam usulan tersebut, Andi Harun menyatakan seluruh masukan akan dirumuskan untuk mencari formulasi anggaran yang paling tepat sasaran.

Selain menjaga keberlanjutan Probebaya, ia juga menegaskan komitmen Pemkot Samarinda untuk tetap memprioritaskan kesejahteraan pegawai di tengah kebijakan penyesuaian fiskal daerah.

Perjalanan dan skema terkini Probebaya merupakan program unggulan Pemkot Samarinda yang diluncurkan pertama kali pada 4 Juni 2021.

Program ini dirancang untuk melakukan pemerataan pembangunan hingga tingkat akar rumput dengan mengalokasikan dana stimulan Rp100 juta per RT setiap tahun melalui mekanisme swakelola kelompok masyarakat.

Setelah diawali sebagai proyek percontohan di 59 kelurahan pada 2021, program ini diterapkan penuh di hampir 2.000 RT se-Kota Samarinda sejak 2022 dengan total pagu anggaran sekitar Rp200 miliar per tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Anggaran tersebut mencakup pembangunan infrastruktur skala kecil hingga pemberdayaan ekonomi dan sosial warga.

Pada Tahun Anggaran 2026, kebijakan efisiensi dan penyesuaian arus kas daerah membuat Pemkot Samarinda menerapkan pola pencairan bertahap.

Alokasi tahap awal pada APBD 2026 disalurkan Rp60 juta hingga Rp75 juta per RT dengan fokus utama menuntaskan kegiatan wajib sesuai peraturan wali kota, seperti iuran BPJS, operasional posyandu, PMT balita, serta perbaikan infrastruktur mendesak.

Redaktur: Sriyono

Penulis: Sriyono

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.