Pasukan Perdamaian 35 Tahun Dibubarkan, Antonio Guterres Peringatkan Potensi Perang Sahara Barat

ISTANBUL - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan potensi eskalasi militer di wilayah Sahara Barat menyusul berakhirnya operasi misi penjaga perdamaian MINURSO yang telah berlangsung selama 35 tahun, Minggu (1/11). 

“Sekretaris Jenderal tetap mengkhawatirkan situasi keamanan di seluruh wilayah tersebut dan risiko meningkatnya permusuhan,” kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric.

Ia mendesak semua pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin dan menghindari tindakan yang dapat semakin meningkatkan ketegangan atau mengganggu stabilitas kawasan.

Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) secara resmi menghentikan operasi setelah Dewan Keamanan PBB gagal memperpanjang mandat misi tersebut yang berakhir pada 31 Oktober.

Tim yang lebih kecil di bawah Departemen Dukungan Operasional PBB mulai menjalankan tahap likuidasi untuk memulangkan peralatan milik negara-negara penyumbang pasukan serta mengawasi penghapusan aset milik PBB.

Hak menentukan nasib sendiri

Guterres menegaskan bahwa berakhirnya kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB tidak mengurangi ataupun menghapus “hak yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri” bagi rakyat Sahara Barat.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Perwakilan Khusus Alexander Ivanko serta memberikan penghormatan kepada 20 personel yang gugur selama menjalankan misi tersebut.

MINURSO dibentuk pada 1991 untuk memantau gencatan senjata antara Maroko dan Front Polisario, kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Sahara Barat.

Meskipun operasi penjaga perdamaian telah berakhir, perundingan politik akan tetap berlanjut di bawah naungan utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB, Staffan de Mistura.

Penghentian misi tersebut menyusul veto Rusia pada Jumat terhadap rancangan resolusi yang disusun Amerika Serikat untuk memperpanjang mandat MINURSO. Sebanyak 11 anggota Dewan Keamanan PBB mendukung rancangan resolusi tersebut, sedangkan tiga anggota lainnya abstain.

Sahara Barat masih menjadi isu penting dalam diplomasi Afrika Utara. Maroko mengusulkan pemberian otonomi luas kepada wilayah tersebut dibawah kedaulatannya, sementara Front Polisario tetap memperjuangkan referendum untuk menentukan nasib sendiri. Posisi Front Polisario itu didukung Aljazair.

Sengketa Sahara Barat berawal pada 1975, ketika Spanyol mengakhiri kekuasaan kolonial di wilayah tersebut. Konflik kemudian berkembang menjadi perang bersenjata antara Maroko dan Front Polisario hingga tercapai kesepakatan gencatan senjata pada 1991.