Trump, Xi Jinping, dan Putin Duduk Satu Meja, Ambisi Kendalikan Senjata Nuklir Dunia Terancam Buntu

Kamis, 19 Nov 2026, 23:02 WIB

SHENZHEN - Pertemuan tiga pemimpin negara berkekuatan nuklir terbesar di dunia, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Presiden Russia Vladimir Putin, membuka peluang baru bagi diplomasi keamanan global. Namun, di balik pertemuan bersejarah tersebut, ambisi Washington untuk membatasi persenjataan nuklir justru menghadapi jalan terjal.

KTT trilateral yang berlangsung di Shenzhen, Tiongkok, ini menjadi momentum penting bagi Trump untuk kembali mendorong pembicaraan pengendalian senjata nuklir yang selama ini menjadi salah satu agenda strategis pemerintahannya.

Ket. Foto: Trump justru perlu mendorong Xi dan Putin membangun mekanisme dialog nuklir trilateral yang rutin, terlembaga, dan tidak mudah dihentikan akibat perselisihan politik lainnya. — Sumber: Istimewa

Namun, harapan tercapainya kesepakatan konkret tidak terlalu besar. Sebab, Tiongkok dan Russia memiliki kepentingan strategis masing-masing yang membuat keduanya tidak mudah menerima pembatasan terhadap kekuatan nuklir mereka.

Analis kebijakan nuklir Tong Zhao, dalam tulisannya di War on the Rocks, Rabu (18/11), menilai pertemuan tersebut mungkin tidak langsung menghasilkan terobosan substantif. Meski demikian, KTT ini dapat membuat gagasan pengendalian senjata nuklir yang melibatkan tiga negara semakin dekat untuk diwujudkan.

Bagi Tiongkok, nilai terpenting dari pertemuan tersebut bahkan bukan semata-mata pembahasan mengenai persenjataan nuklir. Beijing justru melihatnya sebagai pengakuan bahwa Washington kini harus memperlakukan Tiongkok sebagai kekuatan yang setara dalam menentukan arah tata kelola global.

Kekuatan militer dan kemampuan nuklir Tiongkok yang berkembang pesat dinilai telah memaksa AS mengakui perubahan keseimbangan kekuatan dunia.

Di sisi lain, Putin juga memiliki kepentingan tersendiri. Dengan mengandalkan dukungan Xi Jinping, pemimpin Russia itu berpeluang kembali menempatkan negaranya di pusat percaturan politik internasional, terutama ketika Moskow masih menghadapi konsekuensi perang berkepanjangan.

Tiongkok Belum Berniat Menghentikan Ekspansi Nuklir

Persoalan terbesar bagi ambisi Trump adalah sikap Tiongkok yang belum menunjukkan keinginan untuk menghentikan pengembangan kekuatan nuklirnya.

Beijing justru tengah memperluas infrastruktur yang mendukung produksi bahan fisil, penelitian, pengujian, hingga pembuatan hulu ledak nuklir.

Komitmen tersebut juga tercermin dalam Rencana Lima Tahun ke-15 Tiongkok untuk periode 2026-2030. Dokumen itu menegaskan kembali tekad Beijing untuk memperkuat dan memperluas kemampuan pencegahan strategisnya.

Menurut Tong Zhao, Tiongkok kemungkinan belum akan membalikkan arah ekspansi nuklirnya dalam waktu dekat. Beijing justru melihat peningkatan kekuatan militernya sebagai salah satu faktor yang membuat Washington mulai mengambil pendekatan lebih lunak.

Meski demikian, terdapat sedikit perubahan sikap dalam beberapa bulan terakhir. Tiongkok dilaporkan mulai menunjukkan keterbukaan lebih besar terhadap keterlibatan dalam pembicaraan nuklir dengan AS, termasuk mengenai kemungkinan inspeksi.

Namun, keterbukaan tersebut belum tentu mencerminkan keinginan Beijing untuk menerima pembatasan persenjataan.

Tiongkok kemungkinan melihat dialog yang terbatas dan dikelola secara hati-hati sebagai cara mengurangi sorotan internasional terhadap perkembangan program nuklirnya.

Selama ini, Beijing secara konsisten menolak gagasan perundingan nuklir trilateral. Tiongkok berpendapat AS dan Russia, sebagai dua negara dengan persediaan senjata nuklir terbesar, harus memikul tanggung jawab utama dalam pengendalian persenjataan tersebut.

Dengan kata lain, Beijing tidak ingin ditempatkan pada posisi yang mengharuskannya menerima tanggung jawab setara dengan Washington dan Moskow, terutama ketika jumlah persenjataan nuklir Tiongkok masih berada di bawah kedua negara tersebut.

AI Bisa Menjadi Kesepakatan Pertama

Di tengah sulitnya mencapai kesepakatan pembatasan hulu ledak nuklir, ada persoalan lain yang justru berpotensi menjadi titik temu ketiga negara, yakni penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam sistem persenjataan nuklir.

Tong Zhao menilai ketiga negara dapat menyepakati pernyataan bersama yang menegaskan bahwa keputusan penggunaan senjata nuklir harus tetap berada di tangan manusia, bukan diserahkan kepada sistem AI.

Gagasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Pada 2024, Presiden AS saat itu, Joe Biden, dan Xi Jinping telah mendukung prinsip bahwa manusia harus tetap memegang kendali atas keputusan penggunaan senjata nuklir.

Melibatkan Russia dalam komitmen serupa akan memberikan nilai tambah karena kebijakan deklaratif Moskow mengenai persoalan tersebut dinilai belum sekuat negara-negara berkekuatan nuklir lainnya.

Namun, persoalannya tidak berhenti pada pernyataan politik.

Ketiga negara perlu membahas bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam sistem persenjataan masing-masing. Pembicaraan teknis semacam ini diperkirakan jauh lebih sulit karena kerahasiaan tinggi yang menyelimuti teknologi militer dan sistem AI nuklir.

Selain AI, kesepakatan mengenai pemberitahuan sebelum peluncuran rudal juga dapat menjadi terobosan penting.

Saat ini, Washington dan Moskow maupun Moskow dan Beijing telah memiliki pengaturan bilateral terkait pemberitahuan peluncuran rudal. Namun, belum terdapat kerangka serupa yang menghubungkan AS dan Tiongkok.

Kesepakatan trilateral dapat menutup celah tersebut sekaligus mengurangi risiko salah perhitungan militer yang berpotensi memicu eskalasi konflik.

Ancaman Perlombaan Nuklir Semakin Nyata

Di luar meja perundingan, terdapat dua ancaman besar yang menurut Tong Zhao membutuhkan perhatian lebih serius, yakni kemungkinan penempatan atau peledakan senjata nuklir di luar angkasa serta dimulainya kembali uji coba nuklir eksplosif.

AS, Tiongkok, dan Russia memiliki pengaruh besar dalam menentukan masa depan norma internasional mengenai kedua persoalan tersebut.

Kecurigaan Washington bahwa Russia dan Tiongkok telah melakukan uji coba nuklir yang menghasilkan daya ledak nuklir bahkan mendorong Trump mengancam akan menghidupkan kembali uji coba nuklir AS.

Situasi ini berpotensi memicu perlombaan baru yang justru bertentangan dengan tujuan pengendalian senjata nuklir.

Tong Zhao menilai inspeksi langsung di lokasi uji coba kemungkinan masih terlalu sensitif untuk disepakati dalam waktu dekat. Sebagai alternatif, ketiga negara dapat mempertimbangkan pertukaran data dari stasiun pemantauan gempa sipil guna membantu mengklarifikasi aktivitas seismik yang diperdebatkan tanpa membuka rahasia militer.

Sementara itu, persoalan Iran dan Korea Utara juga berpotensi masuk dalam pembahasan.

Trump berkepentingan mendapatkan bantuan Beijing dan Moskow untuk membatasi kemampuan Iran membangun kembali kekuatan rudal konvensionalnya. Tiongkok dan Russia, dalam skenario tertentu, dapat menekan pasokan material serta teknologi yang berpotensi digunakan untuk kepentingan militer Teheran.

Namun, langkah tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan geopolitik yang lebih luas. Beijing dan Moskow mungkin bersedia mengubah pendekatan terhadap Iran apabila mendapatkan imbalan berupa konsesi AS dalam persoalan yang lebih penting bagi mereka, seperti Ukraina dan Taiwan.

Adapun Korea Utara menjadi persoalan yang lebih rumit. Setelah mengonsolidasikan kemampuan nuklirnya, Pyongyang memiliki otonomi strategis lebih besar dan tidak lagi mudah menerima keputusan negara-negara besar mengenai masa depan program nuklirnya tanpa keterlibatan langsung Kim Jong Un.

Stabilitas bagi Tiga Negara, Kekhawatiran bagi Dunia

Satu hal lain yang patut diwaspadai adalah kemungkinan Tiongkok dan Russia mendorong penggunaan istilah stabilitas strategis dalam deklarasi bersama ketiga pemimpin.

Bagi Beijing, konsep stabilitas strategis tidak hanya berkaitan dengan pencegahan perang nuklir. Maknanya jauh lebih luas, termasuk menyangkut keamanan rezim, Taiwan, hingga akses terhadap teknologi canggih.

Tiongkok berpotensi menggunakan kesepakatan tersebut untuk mendapatkan penerimaan implisit AS terhadap sejumlah kepentingan nasional intinya.

Namun, menurut Tong Zhao, kesepakatan semacam itu justru dapat memunculkan kekhawatiran negara-negara kecil dan sekutu AS.

Ada risiko yang dikenal sebagai paradoks stabilitas-ketidakstabilan. Ketika negara-negara berkekuatan nuklir merasa hubungan strategis mereka semakin stabil, mereka justru dapat menjadi lebih berani melakukan tindakan militer dalam skala terbatas karena menganggap konflik tidak akan berkembang menjadi perang besar.

Akibatnya, stabilitas di antara tiga kekuatan besar belum tentu menghadirkan rasa aman bagi negara-negara lain.

Bahkan, negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir bisa semakin merasa terancam dan terdorong mengembangkan kemampuan penangkal mereka sendiri.

Karena itu, Tong Zhao menilai langkah paling realistis dari KTT Shenzhen bukanlah memaksakan kesepakatan pengurangan hulu ledak nuklir dalam waktu singkat.

Trump justru perlu mendorong Xi dan Putin membangun mekanisme dialog nuklir trilateral yang rutin, terlembaga, dan tidak mudah dihentikan akibat perselisihan politik lainnya.

Dengan mekanisme tersebut, pembahasan mengenai risiko perang nuklir dapat terus berlangsung meskipun ketiga negara memiliki perbedaan tajam dalam persoalan Ukraina, Taiwan, maupun konflik internasional lainnya.

Sebab, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan perkembangan teknologi persenjataan, kegagalan membangun komunikasi antara tiga kekuatan nuklir dunia bukan hanya menjadi persoalan Washington, Beijing, dan Moskow. Dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh dunia.

  • KTT AS-Russia-Tiongkok

Redaktur: Selocahyo Basoeki Utomo S

Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.