Karbon Biru Jangan Cuma Jadi Ladang Bisnis, Masyarakat Pesisir Harus Menikmati Manfaat

Kamis, 19 Nov 2026, 21:40 WIB

JAKARTA – Perdagangan karbon biru membuka peluang baru bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekosistem pesisir dan laut sekaligus memperkuat agenda penurunan emisi.

Kekayaan mangrove, padang lamun, dan rawa payau memiliki kemampuan menyerap serta menyimpan karbon dalam jumlah besar yang dapat dikembangkan menjadi nilai ekonomi melalui mekanisme kredit karbon.

Ket. Foto: Ilustrasi - Kawasan wisata konservasi hutan Mangrove di Desa Pasar Banggi, Rembang, Jawa Tengah. — Sumber: ANTARA/ Yusuf Nugroho.

Namun, peluang tersebut membutuhkan tata kelola yang transparan, pengukuran serapan karbon yang kredibel, serta perlindungan ekosistem agar perdagangan karbon tidak sekadar menjadi instrumen bisnis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir dan lingkungan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengembangan perdagangan karbon biru agar tidak hanya mendukung perlindungan ekosistem pesisir dan laut, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Upaya tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan yang diluncurkan dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye, Rabu (18/11).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (19/11), mengatakan pengembangan karbon biru harus mengutamakan restorasi dan perlindungan ekosistem sebelum mengoptimalkan nilai ekonominya.

“Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya. Melalui pengelolaan karbon biru yang berintegritas, upaya konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” ujar Trenggono.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara menjelaskan regulasi tersebut menjadi pedoman agar setiap kegiatan karbon biru dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Setiap kegiatan juga harus melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV), serta tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia.

Menurut dia, regulasi tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pengembang proyek karbon biru serta membangun kepercayaan mitra internasional terhadap unit karbon yang dihasilkan Indonesia.

Dia menambahkan KKP juga menaruh perhatian pada mekanisme pembagian manfaat yang adil agar pengembangan ekonomi karbon dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir dan mendukung keberlanjutan ekosistem.

Koswara menegaskan setiap unit karbon hanya dapat diklaim satu kali, baik untuk pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), maupun untuk ditransfer kepada mitra setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan.

Dalam pengembangan kebijakan tersebut, KKP bekerja sama dengan Global Green Growth Institute (GGGI) untuk memperkuat kerangka kebijakan, sistem pengukuran karbon, serta penyiapan proyek karbon biru yang siap menarik investasi.

KKP mencatat meningkatnya minat pengembang proyek dan investor untuk berkolaborasi dalam pengembangan karbon biru Indonesia.

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.