RUU Perampasan Aset Tuntas

Kamis, 19 Nov 2026, 03:08 WIB

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya tuntas setelah Komisi III DPR RI menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk serap aspirasi masyarakat, pakar, hingga organisasi.

Dia menyampaikan bahwa RUU itu pada Rabu (18/11) telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ket. Foto: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Pimpinan Komisi III DPR RI saat konferensi pers RUU tentang Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). — Sumber: Antara

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa RDPU untuk RUU tersebut sudah digelar sejak September 2025. Sejak saat itu, menurut dia, Komisi III DPR RI paling tidak menggelar RDPU sebanyak dua kali setiap pekannya untuk mendengar aspirasi.

Alat untuk Memeras

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa RUU itu juga mempertegas agar perampasan aset tidak dijadikan alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat hukum. Dia memastikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam RUU itu sudah memproteksi agar tidak bisa dimanfaatkan untuk kesewenang-wenangan.

Habiburokhman mengungkapkan ada 10 hal yang menjadi pokok pembahasan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang kini sudah tuntas dibahas.

Dia menjelaskan panitia kerja (Panja) telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah RUU melalui pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang jumlahnya 397, terdiri atas DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.

Dia menjelaskan, pokok pembahasan yang pertama, yakni soal judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

RUU itu pun berubah nomenklatur dari yang semula berjudul “RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana” menjadi “RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya”.

Kemudian pokok pembahasan yang kedua, yaitu soal ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Termasuk, kata dia, tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.

Pokok pembahasan ketiga, yaitu penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Yang keempat, dia menyampaikan pokok pembahasan juga soal pengaturan prosedur, pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

“Lima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap, dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang,” kata dia.

Lalu pokok pembahasan keenam, yaitu jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Selanjutnya yang ketujuh, pokok pembahasan juga meliputi tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

“Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen,” katanya.

Adapun pokok pembahasan yang kesembilan, yaitu pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Dan pokok pembahasan yang terakhir atau ke-10, yaitu pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Di sela pembahasan, dia menyampaikan bahwa Panja juga terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat dan para ahli untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan demi mewujudkan undang-undang yang partisipatif dan berkeadilan.

Sebelumnya, Habiburokhman mengatakan pihaknya sepakat mempercepat jadwal agenda rapat-rapat untuk dimulai pada masa reses ini guna memastikan RUU tentang Perampasan Aset bisa tuntas pada 15 Desember 2026. Ant/S-2

Redaktur: Sriyono

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.