RUU Migas Jadi Penentu, Industri Diprioritaskan atau Ditinggalkan?

Kamis, 19 Nov 2026, 19:55 WIB

JAKARTA-Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepastian pasokan dan tata kelola gas bumi bagi industri domestik.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, pembaruan regulasi migas perlu mengurai sejumlah persoalan yang selama ini menghambat pemanfaatan gas untuk industri, mulai dari keterbatasan pasokan, disparitas harga, ketimpangan lokasi sumber gas dan pengguna, hingga keterbatasan infrastruktur.

Ket. Foto: ki-ka: moderator Elsa, Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Sri Bimo P, Ketua Harian Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) Nugroho Christijanto, Peneliti INDEF A. Heri Firdaus dalam Diskusi FORWIN bertajuk “Menakar Arah Kebijakan Gas Industri untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Manufaktur Nasional” di Jakarta, Kamis (19/11) — Sumber: istimewa

“Jadi ini merupakan isu daya saing, bukan lagi isu sekadar energi atau bahan baku, tapi ini sangat berperan vital dalam mempengaruhi daya saing,” ujar Heri dalam diskusi Forum Wartawan Industri (FORWIN) bertajuk “Menakar Arah Kebijakan Gas Industri untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Manufaktur Nasional” di Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Menurut Heri, Indonesia memiliki sumber daya gas yang cukup besar. Namun, ketersediaan tersebut belum otomatis menjamin kebutuhan industri karena tantangan utama berada pada bagaimana gas disalurkan dari sumber produksi menuju pengguna.

Bahkan, dalam kondisi tertentu, biaya distribusi gas dapat lebih mahal dibandingkan harga gas itu sendiri. Kondisi tersebut membuat kepastian pasokan, harga, kontinuitas dan kualitas gas menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing industri.

“Harus dipastikan bahwa gas ini menjadi instrumen yang bisa berpengaruh terhadap penciptaan nilai tambah di industri yang menggunakannya,” katanya.

Heri menilai kebijakan alokasi gas ke depan tidak cukup hanya mempertimbangkan volume konsumsi suatu sektor. Pemerintah juga perlu melihat fungsi gas sebagai bahan baku, kemampuan substitusi, serta dampaknya terhadap rantai pasok.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting terutama untuk industri yang menjadikan gas bumi sebagai bahan baku utama. Salah satunya adalah industri pupuk yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Terkait RUU Migas, Heri menyebut regulasi tersebut kini menjadi salah satu momentum penting untuk mengunci kepastian pasokan gas bagi kebutuhan dalam negeri. Hingga Agustus 2026, RUU Migas telah disetujui sebagai inisiatif DPR dan masuk dalam tahap pembahasan, dengan target pengesahan pada akhir tahun.

Menurut Heri, setidaknya ada sejumlah prinsip yang perlu diperkuat dalam regulasi tersebut, terutama pengutamaan kebutuhan domestik, penataan kelembagaan, serta ukuran yang jelas mengenai penerimaan negara dan manfaat bagi daerah penghasil. Sementara detail teknis terkait alokasi, kontrak, harga dan sanksi dapat diatur secara konsisten melalui aturan turunan.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) Nugroho Christijanto mengatakan, industri pupuk membutuhkan kepastian gas dalam lima aspek, yakni alokasi, harga, distribusi dan infrastruktur, akses, serta kepastian kebijakan dan kelembagaan.

“Makanya kita mencoba melihatnya adalah ini harus selalu ada di dalam bangunan atau format regulasi yang ke depan akan disusun,” ujar Nugroho.

APPI, kata Nugroho, mendorong agar kepastian alokasi gas untuk industri pupuk diperkuat melalui payung hukum. Menurutnya, penguatan tersebut penting karena gas bumi bagi industri pupuk bukan sekadar sumber energi, melainkan bahan baku yang dikonversi menjadi produk bernilai tambah.

Dengan teknologi yang digunakan saat ini, fungsi gas bumi dalam produksi pupuk belum mudah digantikan. Gangguan pasokan dapat menekan efisiensi pabrik dan meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya berdampak terhadap daya saing pupuk.

Karena itu, APPI melihat pembahasan RUU Migas sebagai momentum untuk memberikan penegasan terhadap pemanfaatan gas bumi bagi industri yang memiliki peran strategis dalam perekonomian, termasuk industri pupuk.

“Artinya menjaga keberlangsungan industri ini, kita perlu melihat bahwa harus ada penegasan bahwa gas bumi sebagai bahan baku ini penting untuk industri seperti industri pupuk,” kata Nugroho.

Menurut Nugroho, penguatan tersebut juga harus dikaitkan dengan kebutuhan domestik. APPI mendukung prinsip Domestic Market Obligation (DMO), tetapi menilai kewajiban tersebut harus disertai perencanaan neraca gas yang memperhitungkan lokasi sumber, kebutuhan sektor dan wilayah, serta kesiapan infrastruktur.

“DMO ini harus dimaknai sebagai bahwa gas itu setelah dialokasikan untuk kepentingan domestik itu juga bisa ter-deliver kepada end-user-nya dengan baik,” ujarnya.

Heri menambahkan, desain kebijakan gas ke depan perlu memastikan alokasi yang transparan dan akuntabel serta kontrak yang bankable. Pemerintah juga perlu menggunakan indikator ekonomi seperti penciptaan nilai tambah domestik, output industri, penerimaan negara dan dampaknya terhadap inflasi dalam menentukan kebijakan pemanfaatan gas.

“Ini merupakan momentum untuk mengunci kepastian pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri,” katanya.

Menurut Heri, penyelesaian persoalan gas juga penting untuk mencegah dampak lanjutan terhadap perekonomian. Ketika pasokan gas terganggu atau harga meningkat, utilisasi industri dapat turun, biaya produksi meningkat dan harga produk terdorong naik.

“Kalau kita menciptakan suatu produk harganya lebih mahal dibanding produk impor, daya saing kita yang akan menjadi ancaman, menjadi taruhannya,” ujar Heri.

Dari sisi pemerintah, Kementerian Perindustrian mendorong kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang proindustri serta pemanfaatan gas bumi yang mengutamakan kebutuhan dalam negeri.

Siapkan Perpres

Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Sri Bimo Pratomo mengatakan, pemerintah saat ini juga tengah menyusun Peraturan Presiden mengenai pengusahaan gas bumi, jaringan transmisi dan jaringan distribusi, serta harga gas bumi.

Kemenperin, kata Bimo, mendorong agar sektor industri ditempatkan sebagai prioritas dalam pemanfaatan gas, tanpa membentuk urutan prioritas yang membuat industri berada di posisi terakhir ketika terjadi keterbatasan pasokan.

Selain itu, pemerintah mendorong agar gas bumi yang tersedia diprioritaskan untuk kebutuhan domestik. Namun, kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan penguatan infrastruktur agar gas dari wilayah produksi dapat disalurkan ke pengguna.

Kemenperin mencatat dampak positif HGBT terhadap sektor industri sepanjang 2020–2025 mencapai Rp592,89 triliun. Nilai tersebut terdiri dari peningkatan penjualan Rp351,98 triliun, penerimaan pajak Rp38,3 triliun, investasi Rp158,68 triliun, serta penurunan subsidi pupuk Rp43,93 triliun.

Dengan demikian, pembahasan RUU Migas dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat fondasi tata kelola gas bumi yang mampu menjamin kebutuhan domestik, meningkatkan nilai tambah, menjaga daya saing industri, serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.