Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Mensos Ajak Polri Perkuat Pendataan Kelompok Rentan

19 Kamis, 19 Nov 2026, 15:30 WIB | Oleh:
Mensos Ajak Polri Perkuat Pendataan Kelompok Rentan Mensos Ajak Polri Perkuat Pendataan Kelompok Rentan Doc: RRI/Alfreds Tuter

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mengajak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), kampus, dan masyarakat memperkuat pendataan kelompok rentan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai data akurat penting agar warga membutuhkan lebih mudah dijangkau program perlindungan sosial.

Ajakan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Dialog Literasi Kebangsaan (DILIBAS) STIK Lemdiklat Polri 2026 Episode 2. Kegiatan bertema "Social Resilience Policing: Sinergi Polri, Kampus, dan Masyarakat" berlangsung di STIK, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).

“Keamanan yang berkelanjutan dibangun bukan hanya dengan mengatasi gangguan, tetapi juga dengan mengurangi kerentanan,” ujar Gus Ipul saat membuka arahan.

Menurut dia, kerentanan sosial mencakup kemiskinan, penyandang disabilitas yang belum mendapat dukungan, keterlantaran, hingga kekerasan dalam keluarga. Kondisi tersebut perlu dikenali sejak dini agar warga segera memperoleh penanganan yang sesuai.

Gus Ipul menyebut masih ada warga yang belum terjangkau layanan karena tidak tercatat dalam pendataan. Akibatnya, persoalan mereka terkadang baru mendapat perhatian setelah ramai diperbincangkan di media sosial.

“Padahal yang viral itu belum tentu penting, yang penting kadang-kadang tidak viral,” kata dia.

Karena itu, ia meminta pemerintah dan masyarakat lebih aktif mengenali warga yang membutuhkan bantuan. Pendataan yang akurat menjadi dasar untuk menentukan layanan dan perlindungan sosial secara tepat.

Kemensos juga mengembangkan aplikasi Perlindungan Sosial Digital atau Perlinsos Digital untuk memperbaiki sistem pendataan. Melalui sistem tersebut, data anggota keluarga dikumpulkan dan dicocokkan dengan berbagai sumber guna membantu menilai kelayakan penerima bantuan sosial.

Hingga saat ini, lebih dari 23 juta warga telah masuk dalam sistem layanan digital tersebut. Pemerintah menargetkan pendataan mencapai 48 juta warga hingga akhir 2026.

Gus Ipul menyebut pendataan tersebut didukung Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhabinkamtibmas, dan berbagai pihak lainnya. Mereka membantu menjangkau warga secara langsung, khususnya kelompok yang membutuhkan perlindungan sosial.

Ia juga mengajak peserta forum mencoba layanan tersebut dan menjadi Agen Perlinsos. Peran tersebut diharapkan membantu masyarakat mendata warga yang membutuhkan di lingkungan masing-masing.

Selain pendataan, masyarakat dapat mengajukan koreksi atau sanggahan apabila hasilnya tidak sesuai kondisi sebenarnya. Mekanisme tersebut diperlukan agar data diperbaiki dan penilaian kelayakan penerima bantuan semakin akurat.

Dalam pendekatan Social Resilience Policing, Polri dapat membantu mengenali kerentanan sosial sejak dini. Bhabinkamtibmas juga dapat menghubungkan warga dengan RT/RW, pendamping sosial, Dinas Sosial, dan Sentra Kemensos.

Gus Ipul menegaskan ketahanan sosial membutuhkan kepedulian dan inisiatif masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Solidaritas dan gotong royong menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan serta memperkuat ketahanan sosial.

“Ketahanan sosial yang kita harapkan sesungguhnya yang paling utama adalah inisiatif dari masyarakat. Inisiatif masyarakat itu yang kita ingin dorong supaya modal sosial kita semakin kuat,” kata dia.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Daerah
Polusi Udara Malam Hari Bik...

PIHPS: Harga Cabai Rawit Merah Masih Mahal

30 menit yang lalu | Ilham Sudrajat

Ekonomi
PIHPS: Harga Cabai Rawit Me...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Ethnologue 2026: Bahasa Indonesia Masuk 10 Besar Bahasa Penutur Dunia

Ethnologue 2026: Bahasa Indonesia Masuk 10 Besar Bahasa Penutur Dunia

19 Nov 2026