IPDN Turun Tangan, 330 Ribu Anggota Desa Siap Digembleng di Sekolah BPD Indonesia

SUMEDANG - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menyiapkan dukungan akademis penuh untuk program Sekolah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Indonesia melalui penyediaan tenaga pengajar, pelatihan, dan pengembangan kurikulum. 

Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN Udaya Madjid di Sumedang, Rabu (11/11), mengatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi bersama Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) untuk meningkatkan kompetensi anggota BPD.

"Kami dari IPDN siap mendukung. Kebetulan IPDN ini ada enam regional, termasuk di Papua, sehingga mungkin bisa kita berkolaborasi dalam pelaksanaan Sekolah BPD Indonesia, termasuk kalau membutuhkan tenaga pendidik, dosen kami siap," kata Udaya.

Ia mengatakan dukungan tersebut mencakup keterlibatan dosen dalam penyusunan materi pembelajaran, termasuk etika pemerintahan dan kompetensi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

IPDN juga memiliki pengalaman membina desa di sekitar kampus, khususnya di Kabupaten Sumedang, selama lima tahun terakhir melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dapat menjadi referensi pengembangan kurikulum.

Sementara itu Ketua Umum Pengurus Pusat PABPDSI Fery Radiansyah mengatakan Sekolah BPD Indonesia disiapkan untuk meningkatkan kapasitas sekitar 330 ribu anggota BPD di seluruh Indonesia melalui kolaborasi dengan Kemendagri dan IPDN.

"Yang pasti ini gerakan moral, peningkatan kapasitas SDM yang terbesar di Indonesia. 330 ribu anggota BPD akan menjadi target kami bagaimana ditingkatkan kapasitas," kata Fery.

Ia menjelaskan selama ini peningkatan kapasitas anggota BPD baru menjangkau sekitar 18 persen akibat keterbatasan fasilitas pelatihan dan anggaran, sehingga sekolah tersebut diharapkan memperluas akses pembelajaran bagi anggota BPD.

"Penyusunan buku induknya dan regulasi-regulasinya itu dalam lima hari. Tanggal 25 ini akan launching secara nasional. Kita akan bikin dulu pilot project di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sampai Papua," ujarnya.

Melalui kolaborasi tersebut, Sekolah BPD Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pemahaman anggota BPD mengenai fungsi kelembagaan, etika pemerintahan, serta hubungan kerja dengan kepala desa, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.