Petani Masih Kesulitan Alokasikan Modal untuk Adopsi Teknologi Pertanian

Rabu, 18 Nov 2026, 03:15 WIB

JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penyerapan gabah sebanyak-banyaknya dinilai belum cukup mendorong modernisasi pertanian dan peningkatan nilai tambah produk petani. Di tengah menyusutnya tenaga kerja pertanian dan meningkatnya biaya produksi, kebijakan harga serta pola pengadaan gabah justru perlu dievaluasi agar petani memiliki insentif untuk berinvestasi dalam teknologi dan pengolahan hasil panen.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwijono Hadi Darwanto, mengatakan pembangunan ekonomi desa harus berjalan seiring dengan penguasaan teknologi pertanian, terutama mekanisasi. Langkah tersebut mendesak karena jumlah tenaga kerja di sektor pertanian terus berkurang dan sebagian besar didominasi kelompok usia tua.

Ket. Foto: Pembangunan Ekonomi Desa - Penyerapan Gabah Belum Dorong Modernisasi Pertanian Desa — Sumber: kj/wahyu ap

Menurut Dwijono, penggunaan teknologi seperti drone dan mesin pertanian yang dikendalikan melalui remote control mulai diterapkan di sejumlah daerah. Namun, adopsi teknologi membutuhkan dukungan insentif ekonomi. Harga pembelian gabah yang dinilai belum memadai, sementara biaya usaha tani terus meningkat, membuat petani kesulitan mengalokasikan modal untuk modernisasi.

“Pembangunan ekonomi desa harus dibarengi oleh penguasaan teknologi pertanian, terutama mekanisasi pertanian, karena sekarang tenaga kerja pertanian sudah banyak berkurang dan kebanyakan sudah berumur tua,” kata Dwijono.

Dia juga menyoroti kebijakan pengadaan gabah Perum Bulog dengan skema any quality atau pembelian tanpa membedakan kualitas. Kebijakan tersebut memang memberikan kepastian penyerapan hasil panen bagi petani. Namun, di sisi lain, skema itu berpotensi melemahkan insentif untuk meningkatkan kualitas gabah dan mengembangkan usaha pengolahan pascapanen.

Dwijono menilai kebijakan tersebut kurang menguntungkan petani maupun pedagang yang berinvestasi dalam pengolahan hasil pertanian. Padahal, pengembangan teknologi pengolahan menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

Sebab itu, Pemerintah perlu mengevaluasi pendekatan pengadaan gabah yang selama ini lebih menekankan penyerapan volume produksi. Pembelian gabah sebut Dwijono, sebaiknya dilakukan dalam jumlah optimal, bukan maksimal, agar tetap tersedia ruang bagi petani dan pelaku usaha untuk mengembangkan pengolahan hasil panen.

“Sebaiknya pemerintah membeli gabah petani dalam jumlah optimal, bukan maksimal seperti pengadaan sekarang untuk mencapai swasembada yang dicanangkan, sehingga tetap memotivasi petani maupun pedagang untuk mengolah hasil pertanian mereka untuk memperoleh nilai tambah,” katanya.

Dengan demikian, keberhasilan swasembada pangan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya produksi dan jumlah gabah yang diserap pemerintah. Kemampuan petani mengadopsi teknologi, meningkatkan kualitas produk, serta memperoleh nilai tambah juga harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan kebijakan pangan.

Tekan Angka Kemiskinan

Pada kesempatan terpisah, pakar sosiologi ekonomi Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan penguasaan teknologi pertanian merupakan salah satu kunci memperkuat ekonomi desa sekaligus menekan angka kemiskinan. Hal itu penting mengingat sektor pertanian masih menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat pedesaan.

Menurut Bagong, pembangunan desa tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan menguasai teknologi agar produktivitas meningkat, biaya produksi lebih efisien, dan pendapatan petani membaik.

“Dengan teknologi yang tepat, produktivitas bisa meningkat, biaya produksi lebih efisien, dan pendapatan petani menjadi lebih baik,” ujarnya.

Penguasaan teknologi, lanjut dia, juga membuka peluang usaha baru di pedesaan. Pengolahan hasil panen, distribusi, hingga pemasaran berbasis digital dapat dikembangkan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak hanya bergantung pada penjualan komoditas mentah.

Jika rantai usaha pertanian dapat dikelola dari hulu hingga hilir, nilai ekonomi yang dinikmati masyarakat desa akan semakin besar. Manfaatnya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta tenaga kerja lokal.

Bagong menegaskan pengentasan kemiskinan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, bukan semata-mata melalui pemberian bantuan. Desa harus didorong menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan berkelanjutan.

“Ketika desa mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi yang produktif dan masyarakatnya menguasai teknologi, mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi bisa tumbuh sebagai pelaku ekonomi yang mandiri,” pungkas Bagong.

  • Pembangunan Ekonomi Desa

Redaktur: Vitto Budi

Penulis: Eko S, Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini, Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.