Saan Mustopa: Hak Menyatakan Pendapat yang Bergulir adalah Soal Gibran Tak Lagi Penuhi Syarat

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan bahwa Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diusulkan oleh para Anggota DPR RI adalah soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai sudah lagi tak memenuhi syarat, imbas persoalan ijazah.

"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11).

Setelah menggelar penerimaan usulan HMP dari para Anggota DPR RI, menurut dia, ada sebanyak 120 Anggota DPR RI yang menandatangani pengajuan HMP, dari seluruh fraksi partai politik.

Dia menjelaskan 120 Anggota DPR RI itu terdiri dari Fraksi PDIP 14 orang, Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi NasDem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN 1 orang, Fraksi Partai Demokrat 18 orang.

Dengan hal tersebut, dia mengatakan Pimpinan DPR RI menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI.

"Usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," kata Saan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Istana menghormati proses politik di DPR terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Dia mengatakan DPR maupun setiap anggotanya memiliki hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif.

"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo.