Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Kementerian HAM Siapkan Sanksi Penutupan Perusahaan Perusak Lingkungan

18 Rabu, 18 Nov 2026, 05:12 WIB | Oleh:
Kementerian HAM Siapkan Sanksi Penutupan Perusahaan Perusak Lingkungan Kementerian HAM Siapkan Sanksi Penutupan Perusahaan Perusak Lingkungan Doc: antara foto
Ket. Menteri HAM Natalius Pigai

JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong penguatan norma HAM dan lingkungan dalam revisi Undang-Undang HAM, serta menyiapkan Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM yang mengatur sanksi tegas hingga penutupan perusahaan perusak lingkungan.

Menteri HAM Natalius Pigai, merespons perhatian anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat dengar pendapat yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (17/11), menjelaskan bahwa pencantuman norma human rights and environment merujuk pada preambul Konferensi Rio 1992.

Melalui revisi UU HAM tersebut, pemerintah mendorong penguatan sistem peradilan agar ke depan mampu mengadili kejahatan ekosida dan biosida, seperti kasus Fukushima, Lapindo, Minamata, hingga Chernobyl di Ukraina.

Selain itu, Pigai mengungkapkan bahwa draf Perpres tentang Bisnis dan HAM saat ini telah berada di Istana untuk segera disahkan. Regulasi tersebut akan memberikan kewenangan kepada negara untuk menindak korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran HAM dan merusak ekologi serta biota.

"Nanti menteri menyampaikan kepada Presiden, kalau ada perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran HAM, maka sampaikan kepada Presiden, Presiden akan mengambil, memerintahkan Menteri HAM untuk satu, menutup perusahaan; banned di perbankan; atau memberi teguran tegas. Di dalam Perpres itu," ujar Pigai.

Ia menegaskan Kementerian HAM siap menindaklanjuti apabila DPR RI berinisiatif meninjau kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Ujung Kulon, termasuk merekomendasikan pemberian sanksi kepada Presiden.

Pigai juga menyatakan kemungkinan memanggil korporasi besar, seperti Freeport, ke parlemen dengan menggunakan instrumen hukum tersebut.

Sementara menunggu pengesahan perpres, Kementerian HAM berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi izin usaha yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan.

Pada kesempatan itu, Pigai mencontohkan Rwanda sebagai negara yang memperoleh penghargaan internasional, karena berhasil melestarikan satwa di habitat aslinya.

Ia juga menyinggung komodo di Indonesia yang hanya dapat berkembang biak di Pulau Komodo karena keterikatan dengan lingkungan asalnya (milieu).

Menurut ia, upaya memindahkan satwa secara paksa dari habitat aslinya di Ujung Kulon bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan.

Ia mengibaratkan tindakan tersebut dengan pemindahan paksa komunitas manusia, seperti memindahkan warga Papua ke Manado, yang menurutnya termasuk kategori pelanggaran HAM berat.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
Ekonomi
Digitalisasi Pembayaran Kia...
Advertisement
Hasil Piala Asia U17 2027: Indonesia Lolos ke Putaran Final setelah Bungkam Afghanistan 4-0

Hasil Piala Asia U17 2027: Indonesia Lolos ke Putaran Final setelah Bungkam Afghanistan 4-0

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +