Antibiotik Masih Mudah Dibeli Tanpa Resep, IDI Desak Pengawasan Diperketat
Rabu, 18 Nov 2026, 00:30 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: Antara
Jakarta - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendorong penguatan pengawasan terhadap penjualan antibiotik tanpa resep dokter melalui koordinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas kesehatan, serta organisasi profesi terkait.
"Antibiotik adalah obat keras. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta regulasi teknis BPOM dan Kemenkes, antibiotik wajib diserahkan hanya dengan resep dokter," kata Wakil Ketua Bidang Penyakit Menular PB IDI dr. Restuti Hidayani Saragih, Sp.PD, K-PTI, FINASIM, M.H. (Kes), di Jakarta, Selasa (17/11).
PB IDI menyebutkan akses masyarakat untuk membeli antibiotik tanpa resep di berbagai sarana ritel obat maupun apotek masih kerap terjadi. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena penyerahan antibiotik harus memenuhi persyaratan resep yang sah serta standar keahlian dan kewenangan tenaga kefarmasian.
Sebaiknya Anda baca juga:
"Namun kita harus jujur pada realitas bahwa di masyarakat, akses mandiri membeli antibiotik tanpa resep di berbagai sarana ritel obat atau apotek masih kerap terjadi," ujar dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tersebut.
Menurut PB IDI, praktik penjualan antibiotik tanpa resep tidak hanya berkaitan dengan tata kelola kefarmasian, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Pihak yang memperjualbelikan atau menyerahkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar keahlian, kewenangan, dan persyaratan resep yang sah dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PB IDI menilai edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan bersamaan dengan pengawasan distribusi antibiotik. Informasi mengenai risiko penggunaan antibiotik tanpa pemeriksaan dokter harus disertai pengawasan terhadap sarana yang menjual dan menyerahkan obat tersebut.
Sebaiknya Anda baca juga:
"Oleh sebab itu, edukasi publik harus berjalan beriringan dengan pengawasan lapangan yang tegas dan terpadu antara Kemenkes, BPOM, Dinas Kesehatan, dan organisasi profesi terkait," kata Restuti.
PB IDI menekankan bahwa pengawasan rantai pasok antibiotik merupakan salah satu upaya untuk mencegah penggunaan obat yang tidak sesuai ketentuan.
Penggunaan antibiotik secara tidak tepat dapat berkontribusi terhadap resistensi antimikroba, yakni kondisi ketika mikroorganisme, termasuk bakteri, tidak lagi merespons obat yang sebelumnya efektif untuk mengatasi infeksi.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!