67 Ribu Penyandang Disabilitas Menganggur, Kemnaker Perkuat Penempatan Kerja
Rabu, 18 Nov 2026, 14:08 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: Antara
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfasilitasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas (TKPD) melalui ekosistem SIAPkerja guna mempertemukan kebutuhan dunia usaha dan industri dengan potensi serta kompetensi tenaga kerja penyandang disabilitas.
“Jadi kita akan coba link and match antara supply dan demand,” ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11).
Ia menekankan upaya link and match melalui pemanfaatan SIAPkerja juga diperkuat melalui penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi.
Menurut Cris, langkah ini diperlukan untuk memastikan tenaga kerja penyandang disabilitas memperoleh hak atas pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi, akomodasi yang layak, serta kesempatan untuk bertahan dan berkembang di dunia kerja.
Lebih lanjut, Cris menilai keberadaan regulasi dan program saja belum cukup untuk memastikan penempatan TKPD berjalan efektif.
Menurutnya, diperlukan manajemen perubahan (change management) melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman perusahaan mengenai kewajiban mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya.
Sementara itu, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta & PKK) Sugeng Heri Suseno menyebut, berdasarkan data dalam Potret Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia yang mengolah Sakernas Agustus 2025, terdapat 779.150 penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, sementara 67.109 lainnya masih menganggur.
Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain keterbatasan akses informasi lowongan kerja, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, belum terpenuhinya keterampilan dan sertifikasi, serta minimnya penyediaan akomodasi yang layak di tempat kerja.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Kemnaker mempermudah akses penempatan kerja bagi TKPD melalui ekosistem SIAPkerja.
Kemnaker juga mengembangkan BKK di Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan LPK Inklusi.
Selain itu, Kemnaker memperluas pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK). Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai kebutuhan pasar kerja, termasuk keterampilan digital dan soft skill.
"Kemnaker juga memberikan pendampingan sejak tahap pra hingga pasca-penempatan," ujarnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!