Pemerintah Perkuat Gemarikan demi Tingkatkan Konsumsi Ikan
Selasa, 17 Nov 2026, 15:55 WIBJAKARTA - Pemerintah memperkuat Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk meningkatkan konsumsi ikan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Namun, pelaku usaha perikanan menilai peningkatan konsumsi perlu diikuti kepastian pasar, distribusi, dan kebijakan yang mendukung produksi.
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Yanti Permatasari, mengatakan peningkatan konsumsi membutuhkan ketersediaan pasokan. Distribusi dan keterjangkauan harga juga harus dipastikan agar masyarakat mudah memperoleh ikan.
âAjakan konsumsi ini tidak akan cukup apabila pasokan, kemudian distribusi dan keterjangkauannya belum terjamin,â kata Yanti dalam Bincang Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Jakarta, Selasa (17/11).
Yanti menyebut konsumsi ikan masyarakat pada 2025 masih menunjukkan kesenjangan antardaerah. Sulawesi Utara mencatat konsumsi tertinggi sebesar 48,97 kilogram per kapita, sedangkan Papua Pegunungan terendah 10,66 kilogram.
Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta juga masuk dalam sepuluh provinsi dengan konsumsi ikan terendah. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam memperluas edukasi dan promosi konsumsi ikan.
âIni menjadi satu pekerjaan rumah kita untuk menyusun edukasi, promosi dan diversifikasi menu-menu ikan supaya masyarakat suka dan menjadikan ini kebiasaan,â ujar dia.
Yanti menjelaskan, penguatan Gemarikan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Tim koordinasi gerakan tersebut diketuai Menteri Koordinator Bidang Pangan, dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai ketua harian.
Gerakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan. Kebijakan ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan ikan bermutu, memperluas akses, dan meningkatkan minat konsumsi masyarakat.
Direktur Pengolahan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Yuwono, menyebut konsumsi ikan masyarakat pada 2025 mencapai 26,08 kilogram per kapita. Angka tersebut setara dengan total serapan ikan rumah tangga nasional sekitar 7,34 juta ton.
Menurut Budi, komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat antara lain tongkol, kembung, lele, nila, teri, dan bandeng. Karena itu, penguatan Gemarikan perlu dilakukan bersamaan dengan pembangunan rantai pasok dari hulu hingga hilir.
âGemarikan itu bukan hanya promosi. Tapi juga membangun rantai pasok ikan dari hulu sampai hilir,â kata Budi.
Budi menambahkan, Gemarikan juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). KKP mendorong penyediaan menu ikan setidaknya dua kali dalam sepekan di dapur pelaksana program tersebut.
Dukungan KKP juga mencakup pendampingan penanganan ikan agar mutu dan keamanannya tetap terjaga. Langkah ini diperlukan karena ikan merupakan bahan pangan yang mudah mengalami penurunan kualitas apabila tidak ditangani dengan tepat.
Sementara itu, perwakilan Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI), Susilo Hutomo, mengingatkan peningkatan produksi harus diimbangi kepastian penyerapan. Menurut dia, pelaku usaha membutuhkan pasar yang jelas agar hasil budidaya tidak berujung pada kelebihan pasokan.
Susilo juga meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan lahan dan sumber air bagi kegiatan budidaya ikan. Ia menyebut sebagian lokasi budidaya beririsan dengan kawasan yang memiliki ketentuan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian.
Menurut Susilo, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik usaha budidaya agar tidak menghambat keberlanjutan produksi. Ia juga mendorong pelaku usaha memenuhi standar cara budidaya, pengolahan, dan keamanan pangan.
Susilo menyoroti persaingan harga dalam pengadaan ikan untuk kebutuhan dapur MBG. Ia meminta proses pengadaan memberikan ruang yang adil bagi pelaku usaha yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan produk.
Ia mengingatkan, peningkatan produksi tanpa kepastian pasar dapat menimbulkan persoalan bagi pembudidaya. Susilo memperkirakan produksi dari program budidaya tematik berpotensi mencapai 1,2 juta ton per tahun setelah 2029.
Susilo bahkan mengingatkan potensi persoalan tersebut dapat menjadi âbom waktuâ apabila penyerapan hasil produksi tidak dipastikan sejak awal. Proyeksi 1,2 juta ton tersebut merupakan perkiraan Susilo, bukan target resmi pemerintah.
Bagi pelaku usaha, pasar domestik menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan sektor budidaya. Susilo berharap program pemerintah dapat mempertemukan peningkatan produksi, standar mutu, dan kepastian pembelian. ils/I-1
- Program Gemarikan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
- Kemenko Pangan
- Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
Redaktur: Ilham Sudrajat
Penulis: Ilham Sudrajat
Berita Terkait:
-
Dulu Cuma 20 Kg, Sekarang 1,4 Ton Seminggu! Garam Rakyat Aceh Bangkit Lagi Berkat Dapur Baru
-
Mendikdasmen Ungkap 14.000 Desa yang Belum Memiliki TK
-
RI Bawa Terobosan di COP31: Laut Bukan Korban, Tapi Solusi Selamatkan Bumi
-
5 Kelebihan BBM Jenis Pertamax Dibanding Pertalite, Apa Saja?
-
Teluk Saleh Sumbawa Didorong Jadi Destinasi Wisata Berkelanjutan, Ini Potensinya.
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.